ASKARA - Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Zul Herman menyayangkan kebijakan pemerintah melakukam impor beras menjelang panen raya. 

"Kebijakan ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakkan kedaulatan pangan," katanya, Sabtu (6/3). 

Zul Herman menyampaikan hal itu menanggapi kebijakan impor beras satu juta ton yang sudah dialokasikan melalui perum Bulog. Menurutnya, pemerintah tidak perlu impor beras karena bulan Maret ini akan ada panen raya. Dia menilai Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. 

"Menurut saya, Bulog sebaiknya menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras," ujar Zul Herman.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid juga menyayangkan kebijakan impor beras tersebut. Menurutnya, kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi. Apalagi awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang. 

"Masa panen diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG (gabah kering giling). Begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Ahmad Tauhid.

Ahmad Tauhid menerangkan, jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020 maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton. Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton. 

Dengan hitungan tersebut, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton. 

"Kecuali tahun 2021 kita menghadapi gagal panen yang luar biasa sehingga anjlok produksi beras kita. Jadi, menurut saya, impor beras tidak perlu dilakukan," kata Ahmad Tauhid. (jpnn)