ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan enam arahan dan rekomendasi penanggulangan bencana gempabumi serta kiat-kiat menghadapi potensi ancaman tsunami.

Rekomendasi pertama, implementasi penanggulangan bencana yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019 harus dilakukan secara nyata.

Luhut juga meminta peningkatan ketahanan pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Serta peningkatan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” ujar Luhur dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) BNPB, Jumat (5/3).

Kedua, penguatan jaringan komunikasi dan informasi modern hingga tradisional mengacu pada kearifan lokal harus dijalankan secara sistematis, intensif dan berkelanjutan.

Luhut melihat peran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BNPB sudah berjalan dengan baik dan beriringan bersama pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia meminta kolaborasi tersebut terus dilanjutkan.

“Ini semua sudah disusun. Saya senang bahwa BMKG dan juga dengan BNPB sudah kerja bahu membahu dengan Pemdanya. Tapi ini terus kita exercise tidak boleh lupa,” jelas Luhut.

Ketiga, masyarakat Indonesia harus mengetahui informasi mengenai potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami pada tiap daerah yang bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan sesar aktif 295 segmen.

Sebagaimana menurut sumber data dari BMKG, peningkatan aktivitas gempabumi dirasakan sejak awal tahun 2021. Tentunya informasi tersebut harus disampaikan dan diterima dengan baik.

“Saya minta supaya kita semua melihat ada sumber gempa megathrust 13 segmen. Saya kira bisa dibaca,” pesan Luhut.

Keempat, penanggulangan bencana tak lepas dari peran serta pemerintah di daerah. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan teknis kebencanaan juga harus ditingkatkan.

Menko Luhut menilai bahwa peran di daerah sangat menentukan. Tanpa peran daerah, maka pemerintah pusat juga tidak akan sempurna dalam menyelesaikan masalah.

“Jangan pemerintah daerah berfikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana melakukan mobilisasi kekuatan di daerah,” jelas Luhut.

Kelima, infrastruktur sistem peringatan dini seperti inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi misalnya, harus dapat lebih ditingkatkan dan memenuhi standar. Serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kemudian yang terakhir, dia mengingatkan sejumlah daerah seperti Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang tetap waspada.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” tandas Luhut.