ASKARA - Partai Nasdem angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut adanya gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. 

Nasdem menilai bahwa klaim AHY tersebut hanya sebuah halusinasi. Apalagi, AHY turut menyeret sejumlah pejabat dan menteri yang disebut merestui adanya gerakan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Itu halusinasi, tuduhan nggak mendasar. Apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat sedangkan hari ini partai koalisi Pak Jokowi sudah 80 persen," jelas Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (1/2).

Dia memastikan, tidak ada kepentingan apapun dari Presiden Jokowi untuk mengambil alih Partai Demokrat. Karenanya, tudingan AHY tersebut tidak masuk akal.

"Iya, seakan-akan play victim dizalimi untuk menarik simpati ke yang lain. Sudahlah berhentilah untuk berbuat hal-hal seperti itu. Kita berharap Demokrat semakin solid ke depan untuk membantu demokrasi, konsolidasilah Demokrat," jelas Ahmad Ali.

Dia juga mengkritisi langkah AHY mengirim surat untuk meminta klarifikasi dari Presiden Jokowi.

"Apa urusannya Pak Jokowi jelasin itu, nggak ada gerakan-gerakan itu. Bilang saja kalau mau masuk koalisi, nggak usah ada framing-framing begitu," kata Ahmad Ali.

AHY sebelumnya menyatakan bahwa ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Menurutnya, gerakan tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan mengambil alih Partai Demokrat juga melibatkan lingkaran di sekitar Presiden Jokowi.

"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers.

AHY mengatakan, gerakan dan manuver politik tersebut juga melibatkan sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat. Selain juga melibatkan pihak eksternal partai. 

Putera mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memaparkan, gabungan dari gerakan itu terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.