ASKARA - Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal mengemban tugas baru sebagai kepala Polri menggantikan Jenderal Idham Azis. 

Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapinya dalam menjalankan tugas secara independen. 

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menuturkan, berbagai tantangan kepolisian seperti menyelesaikan persoalan Papua secara keseluruhan yang perlu strategi khusus.

"Kita bisa melihat bersama kekerasan di Papua ini tidak berhenti, hampir setiap bulan ada aduan tentang kekerasan di Papua. Jadi, saya kira perlu strategi khusus mengatasi hal ini, termasuk strategi penegakan hukumnya," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk "Kapolri Baru di Tengah Pandemi dan Mengawal Demokrasi," Jumat (22/1).

Meski persoalan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata maupun aparat keamanan di Papua kerap dibicarakan namun konteks penegakan hukumnya masih kurang. 

"Ini tantangan besar kita semua bukan hanya kepolisian," kata Beka Ulung.  

Selain itu juga konteks bagaimana polisi menjaga hak konstitusional warga Papua terkait kebebasan berkumpul dan berpendapat. 

"Ini penting supaya tidak ada diskriminasi tentang hak-hak konstitusional warga Papua. Ini penting diletakkan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia," jelas Beka Ulung. 

Tantangan kedua ialah soal ekspresi secara keseluruhan. Survei Komnas HAM tahun 2020 terhadap 1200 orang di 34 provinsi menyatakan 25 persen menyampaikan kritik. Itu juga berkaitan dengan penerapan UU ITE.

"Serta penggunaan Undang-Undang ITE, saya kira aparat kepolisian harus berhati-hati betul UU ITE supaya tidak ada ekses. Kemudian malah alih-alih menegakkan hukum tapi yang terjadi mengerdilkan hak konstitusional warga," ujar Beka Ulung. 

Tantangan ketiga soal intoleransi. Banyak kejadian misalnya ada sekelompok warga mayoritas yang mengganggu minoritas. Meski terkadang diselesaikan secara harmoni. 

"Saya kira tidak harus ada pengetatan dan penegakan hukum di situ," kata Beka Ulung.  

Selain itu, tantangan ke depan kapolri baru adalah menurunkan angka aduan kepolisian yang hampir setiap tahun peringkat pertama sebagai institusi paling banyak diadukan.

"Pekerjaan rumah bersama kita. Bukan hanya tanggung jawab kepolisian tapi jadi tanggung jawab Komnas HAM. Bukan soal bicara kasus saja tapi ada peningkatan kapasitas," imbuh Beka Ulung.

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Listyo Sigit sebagai kapolri baru. Calon tunggal yang dipilih Presiden Joko Widodo diserahkan ke DPR pada Rabu (13/1).

Sebelum uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR telah meminta masukan Komisi Kepolisian Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.