ASKARA - Awal 2021 para pelaku industri tahu dan tempe sangat terbebani dengan adanya kenaikan harga kedelai yang mencapai hampir 50 persen. 

Kenaikan harga kedelai tersebut memukul para pelaku industri tahu dan tempe sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok produksi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hj. Nevi Zuairina mengatakan, kenaikan harga kedelai yang hampir mencapai 50 persen menjadi kado pahit buat pelaku industri tahu dan tempe awal tahun ini mengingat di tengah wabah pandemi Covid-19 ini daya beli masyarakat menurun.

Kedelai sebagai bahan baku utama industri tahu dan tempe tentu sangat mempengaruhi harga produk tahu dan tempe di masyarakat. Jika harga kedelai naik, harga tahu dan tempe di masyarakat juga akan ikut naik.

"Dengan begitu, kenaikan harga kedelai menimbulkan efek ganda, karena para pelaku UMKM juga menggunakan tahu dan tempe sebagai bahan baku produk makanan yang mereka jual," kata anggota Komisi VI DPR RI itu Senin (4/1).

Dalam catatan Badan Pusat Statistik, impor kedelai sepanjang semester I-2020 mencapai 1,27 juta ton atau USD 510,2 juta atau sekitar Rp 7,52 triliun (dengan kurs Rp 14.700). Dari total impor tersebut, 1,14 juta ton di antaranya berasal dari AS.

Dijelaskan Nevi, sesuai dengan amanat UU Nomor 7/2014 Tentang Perdagangan khususnya pasal 54 ayat 3, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri tertentu di dalam negeri atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

"Tentu hal tersebut harus diimbangi dengan peran Pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dari dalam negeri, sehingga kebutuhan kedelai buat industri dapat dipenuhi tanpa harus impor," ujarnya.

Nevi mengingatkan, tahun 1992 Indonesia pernah melakukan swasembada kedelai. Saat itu produksi petani kedelai mencapai 1,8 juta ton per tahun. 

"Ini ada peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kedelai," kata anggota dewan yang membidangi perdagangan dan industri tersebut.

Meredanya perang dagang AS dengan Tiongkok diduga menjadi penyebab kenaikan harga kedelai. Indonesia yang sebagian besar kedelainya bergantung kepada AS menjadi terdampak ketika Tiongkok memborong kedelai dari AS.

"Momentum baiknya hubungan dagang AS-China yang berakibat pada kenaikan harga kedelai harus dimanfaatkan Pemerintahan Jokowi untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri," ujar Nevi.

Nevi menambahkan, pemerintah juga harus dapat memperbaiki tata niaga kedelai dalam negeri. Selain itu dibutuhkan kolaborasi aktif antara kementerian dan lembaga terkait serta melibatkan pelaku industri dan UMKM agar dapat menciptakan stabilitas harga kedelai.

"Melonjaknya harga kedelai juga dapat meresahkan pedagang kecil karena nanti penjual gorengan tidak dapat menjual tahu dan tempe goreng, sehingga pendapatan mereka pun bisa berkurang," demikian Nevi. (beritalima)