ASKARA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta DPRD DKI Jakarta mengungkap rincian gaji dan tunjangan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DKI Jakarta 2021 yang disamakan dengan tahun sebelumnya. 

Menurut PSI, warga Jakarta berhak mengetahui dengan jelas anggaran tersebut.
 
"Apakah yang kembali ke besaran 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12). 
 
PSI meminta rincian RKT yang sudah final diungkap hingga level komponen dibuka ke publik.

Michael berasumsi, nilai tunjangan bisa berkurang, tetapi anggaran kegiatan malah bertambah signifikan. Akhirnya total anggaran RKT tak banyak berubah dari yang tertera di draf.

"Jika benar seperti itu, maka PSI dengan tegas menolak," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, gaji dan tunjangan anggota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 akan dikembalikan seperti APBD 2020. Pernyataan ini merespons informasi kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan mencapai Rp173 juta per bulan.
 
"Gelondongan ini (draf RKT 2021), belum diselesaikan. Itu akan ada beberapa revisi dan akan saya kembalikan ke APBD 2020," kata Pras, Senin kemarin (7/12).