ASKARA - Harapan pelaku bisnis di Indonesia untuk mendapatkan pemimpin daerah yang bisa membangkitkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi pembahasan dalam diskusi Seri ke-3 Mappilu PWI bertajuk "Pilkada 2020: Mencari Pemimpin Perubahan Penggerak Perekonomian" di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (26/11).

Diskusi Mappilu PWI ini dibuka langsung Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari didampingi Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo dan menghadirkan pembicara Wakil Ketua Umum REI Raymond Arfandi, CEO Sritex Iwan Setiawan, Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) Eko Sriyanto Galgendu, dan Direktur Utama PT Harta Mulia Wima Brahmantya.

Dalam sambutannya Atal S Depari menyampaikan, dalam kondisi sekarang ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, bagaimana mengatasi Covid-19. Karena itu, Mappilu PWI juga mengimbau kedua masalah ekonomi ini tidak bisa ditawar-tawar karena semua tiarap.

"Kami berharap pemimpin-pemimpin baru nanti punya visi untuk membangkitkan ekonomi dari daerah, kami berharap ada pencerahan dari diskusi ketiga Mappilu PWI ini. Terima kasih kepada para pembicara yang bersedia hadir," ujarnya.

CEO Sritex Iwan Setiawan yang bergerak di bidang industri tekstil menyampaikan, terjadi perubahan luar biasa di dunia usaha sejak Maret 2020 setelah karantina wilayah diberlakukan. Ekonomi menjadi stagnan karena pengusaha tidak bisa mengekspor dan terkendala jualan di dalam negeri.

"Hal yang saya alami kita melihat kondisi pada saat itu pertama bagaimana kesehatan kita harus kuat. Kedua, Sritex harus hidup dan tidak ada PHK, ternyata ada jalan kami membuat masker, APD yang mengakibatkan ada pemasukan untuk Sritex. Kita sebulan mengubah industri kita menjadi pembuat masker dengan produksi 50 juta pcs. Ini salah satu sikap dinamis pengusaha untuk menyesuaikan kondisi," paparnya.

Terkait kepemimpinan, Iwan Setiawan menyoroti tiga hal penyebab kemunduran bangsa. Pertama, kurangnya jiwa nasionalisme dari pemimpin, kedua minimnya kualitas pendidikan, dan ketiga pembentukan kultur-kultur yang dianggap benar. 

"Pemimpin perubahan itu dituntut berintegritas tinggi, multi skill, dan memahami banyak bidang dengan berani merubah kultur dan bertindak cepat. Itu menjadi landasan kita untuk menghadapi masa depan," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Umum GMRI Eko Galgendu dalam paparannya mengatakan, para pemimpin harus memperkuat kembali sistem ekonomi bangsa untuk menuju negara maju. Dirinya melihat, di tengah pandemi Covid-19 terjadi perang siber antar negara dengan memakai beberapa media propaganda untuk melakukan serangan psikologi. 

"Rekonsilisasi ekonomi negara yang dimaksud adalah memperkuat kembali negara atau wadah yang memiliki suatu sisem ekonomi yang kuat guna menuju ingin dicapai," ujarnya.

"Di sisi lain, bangsa ini masih saja ribut dengan kondisi politik di dalam negeri," tambah Eko.

Selanjutrnya, Wima Brahmantya selaku direktur utama PT Harta Mulia menjelaskan, kondisi politik Indonesia selalu panas. Padahal politik harusnya menjadi penyejuk di tengah demokrasi. Harusnya politik dan politikus negeri membuat kekayaan sumber daya alam untuk menyejahterakan bangsa Indonesia.

"Mengutip Bung Hatta, demokrasi ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya persaudaraan. Saat ini kondisi warga di daerah pecah gara-gara pilkada. 

Padahal, kata Wima, hal terpenting yang diinginkan pengusaha yaitu keamanan. Tapi hal ini bisa terwujud jika pemimpin kuat, tidak ada beban dan mandiri. 

"Kita sering lupa, filosofi kepemimpinan kita yang paling dikubur dalam-dalam oleh parlemen yakni sila ke empat Pancasila yaitu keberpihakan kepada rakyat itu bisa diwujudkan apabila negeri ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan harusnya lahir melalui mekanisme musyawarah mufakat," ujarnya.