ASKARA - Untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, para pemimpin di semua tingkat harus mendapat perhatian. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya meningkat. 

"Kita perlu berupaya meningkatkan kualitas demokrasi memastikan, implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan virtual, Kamis (29/10).

Bukan hanya sebatas pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi harus memastikan meningkatkan kepercayaan.

"Meningkatkan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya," jelas Ma'ruf. 

Sebagai upaya menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik tersebut, pada Desember 2020 ini akan dilaksanakan Pilkada serentak di 270 daerah, yaitu 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten.

"Pilkada yang tetap diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 ini, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat," imbuhnya. 

Pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara Pilkada berkomitmen untuk memberikan pemenuhan hak kemasyarakatan, atas kesehatan dan menjadikannya sebagai prioritas. 

Makna demokrasi bagi bangsa Indonesia yang multi etnis, agama, bahasa dan budaya. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintah terbaik, karena dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat. 

Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

"Oleh karena itu, demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan harus dibangun di dalam kerangka penguatan kesepakatan-kesepakatan nasional tersebut," ucapnya. 

Namun, Ma'ruf mencatat saat ini Indonesia masih kerap menghadapi tantangan dari pemahaman, sikap dan tindakan sebagian pihak yang tidak menghormati atau bahkan mengingkari kesepakatan. 

Maka seluruh elemen masyarakat dapat memajukan kembali dialog, membangun dan menjaga kesepakatan, sekaligus mengimplementasikan pelaksanaan demokrasi dengan damai.

"Sebagai bangsa yang menghormati hak-hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi," ujarnya.

Ma'ruf Amin menambahkan demokrasi harus mampu ditempatkan sebagai proses yang mempersatukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. 

Apabila terdapat perbedaan, maka harus digunakan cara-cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum. "Harus dihindari adanya perpecahan serta konflik yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya.