ASKARA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif angkat bicara terkait pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lembaga tersebut. 

Dia menilai KPK kurang pantas melakukan pengadaan mobil dinas baru di saat masyarakat masih prihatin akibat pandemi Covid-19.

"Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat Covid-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta, sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang," jelas Laode M Syarif dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Atas pengadaan mobil dinas itu, dia mengingatkan kembali soal nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana. 

"Menurut saya, walaupun status KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) tetapi nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana tidak boleh ditinggalkan," kata Laode M Syarif. 

Selain itu, dia juga mengaku pada masa pimpinan KPK Jilid IV, pihaknya tidak pernah membahas pengadaan mobil dinas.

"Kami tidak pernah membahas tentang pengadaan mobil dinas buat pimpinan dan pejabat struktural," ujar Laode M Syarif.

Sebelumnya, mantan wakil ketua KPK 2015-2019 lainnya Saut Situmorang juga menyoroti pengadaan mobil dinas tersebut. Saut menyebut, pengadaan mobil dinas tersebut tidak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan KPK. 

"Tidak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan, misalnya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova empat tahun aman-aman saja," ujarnya.

Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas ketua KPK senilai Rp 1,45 miliar, empat wakil ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar, dan dewan pengawas masing-masing Rp 702 juta. (antara/jpnn)