ASKARA - Rencana Pemprov DKI Jakarta menempel stiker di rumah kepada pasien orang tanpa gejala (OTG) yang menjalani isolasi mandiri dinilai tidak efektif. Karena, isolasi mandiri di rumah tidak menjamin pasien patuh akan protokol kesehatan.

"Penyelamatan nyawa warga DKI Jakarta yang dilakukan Anies (Baswedan) sudah tepat. Hal ini untuk melindungi semua warga DKI baik yang terpapar maupun yang belum terpapar. Tapi soal isolasi mandiri dan menempelkan stiker tidak efektif," jelas Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho kepada wartawan, Senin (5/10).

Apalagi saat ini, klaster rumah tangga di Jakarta terus naik dan bisa dikatakan membludak. 

"Kebijakan isolasi mandiri di rumah warga sangat riskan mengingat banyak rumah warga tidak memiliki sekat antara ruang tamu ke kamar tidur dan ke kamar mandi. Terutama rumah petak kawasan padat penduduk. Apalagi banyak rumah ditinggali lebih dari satu atau dua kepala keluarga," papar Agung.

Data Dinas Kesehatan DKI menyebutkan, ada sekitar 2560 klaster keluarga pada 4 Juni sampai 14 September. Dari jumlah tersebut sekitar 16.467 orang dinyatakan positif.

"Ruang isolasi yang disiapkan di GOR, wisma dan hotel lebih aman ketimbang di rumah. Kalau di rumah pastinya sulit disiplin. Karena, disiplin itu benar-benar berada dalam kamar dan tidak keluar atau saling kontak dengan anggota keluarga kecuali untuk buang air dan mandi," jelas Agung.

Aktivis 98 yang juga salah satu insiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) itu melanjutkan, parameter isolasi mandiri seharusnya bukan menggunakan ukuran rumah. Tapi paramenternya adalah kesiapan camat dan lurah dalam menyediakan ruang isolasi di wilayahnya dalam satu titik.

"Agar kedisiplinan warga yang diisolasi bisa terjamin dan tenaga medis di puskesmas mudah melakukan kontrol berkala. Karena isolasi dilakukan di satu titik bukan berpencar di masing-masing rumah warga yang melakukan isolasi mandiri," kata Agung.

Terkait penempelan stiker di rumah warga OTG yang menjalankan isolasi mandiri justru tidak melindungi privasi dan bisa memicu stigma aib dan beban psikologis bagi warga serta berpotensi dikucilkan oleh lingkungannya.

"Jika ini terjadi maka Pemprov DKI Jakarta justru membuka ruang diskriminasi dan bisa membuat warga yang sedang melakukan isolasi mandiri menjadi setres," beber Agung.

Agung menambahkan, Rekan Indonesia memberikan solusi empat poin. Pertama, penangangan bencana sebaiknya menggunakan paradigma penanggulangan kondisi terburuk. Sehingga jika suatu saat kondisi terburuk terjadi maka sudah siap.

"Kedua, pemprov sebaiknya fokus pada penambahan ruang isolasi sebanyak mungkin sebagai antisipasi jika angka pasien Corona terus meninggi atau jika suatu saat terjadi ledakan angka positif," bebernya.

Ketiga, pemprov harus meninggalkan spekulasi terhadap isolasi mandiri di rumah warga mengingat angka kluster rumah tangga atau keluarga cukup tinggi di DKI.

"Terakhir adalah mendorong dan membangun peran partisipasi aktif warga untuk ikut terlibat langsung dalam penanganan Corona di lingkungannya dalam bentuk gugus tugas relawan di tingkat RT sebagai tenaga penggerak dalam membangun kesadaran warga dan sebagai tenaga sosialisasi/kampanye 3 M serta tenaga pemantau kedisiplinan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di GOR atau hotel terdekat," demikian Agung. (industry)