ASKARA - Mundurnya sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai hal yang wajar. Karena pernah juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jumlah karyawan yang mengundurkan diri pada 2016 lebih banyak ketimbang tahun ini.

"Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi atau lembaga, termasuk tentu juga di KPK," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9). 

Menurutnya, alasan pengunduran diri para pegawai lembaga anti rasuah tersebut beragam. Namun sebagain besar mencoba meneruskan kemampuan diri di bidang lain. 

"Lebih banyak karena ingin mengembangkan karir di luar instansi KPK," kata Ali Fikri.

Dia mengatakan, keputusan pergi atau bertahan untuk tetap berjuang menjaga KPK sebagai garda depan pemberantasan korupsi di tengah kondisi yang berbeda tidaklah mudah.  

"Pilihan yang kami semua pahami sama-sama tidak mudah. Oleh karenanya, kedua pilihan tersebut harus kita hormati," tutur Ali Fikri.

Sebelumnya, Febri Diansyah menanggalkan jabatan kepala Biro Humas KPK. Dalam surat pengunduran dirinya, keputusan itu dilatarbelakangi kondisi KPK telah berubah setelah revisi UU KPK.

"Kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar sebelas bulan saya memutuskan jalan ini, memilih mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai, KPK," jelas Febri.

Jumlah pegawai KPK yang mengundurkan diri dalam lima tahun terakhir adalah pada 2016 sebanyak 46 terdiri dari pegawai tetap 16 orang dan pegawai tidak tetap 30. Tahun 2017 sebanyak 26 orang terdiri dari pegawai tetap 13 dan pegawai tidak tetap 13. Tahun 2018 sebanyak 31 orang terdiri dari 22 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap. Tahun 2019 sebanyak 23 orang yakni 14 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap. Kemudian sepanjang tahun ini ada 31 orang yaitu 24 pegawai tetap dan 7 pegawai tidak tetap.