ASKARA - Partai Keadilan Sejahtera mengkritisi kenaikan inflasi bahan pangan yang lebih tinggi daripada kenaikan upah harian buruh tani.

"Kondisi itu menunjukkan bahwa ekonomi rumah tangga menengah ke bawah terus menerus karena kegagalan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Cucun Syamsurijal saat membacakan catatan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

PKS menilai, kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2019 masih kurang memuaskan sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi.

"Pemerintah, menurut Fraksi PKS, gagal mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah," kata Cucun.

Fraksi PKS berpendapat inflasi bahan pangan yang melambung menyebabkan perekonomian rakyat semakin sulit. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi pada 2019 adalah cabai merah, bawah merah, dan ikan segar.

Kendati demikian, Fraksi PKS tetap menyetujui Rancangan Undang Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 (RUU P2APBN) untuk disahkan menjadi undang undang dengan catatan kritis tersebut untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. (antara)