ASKARA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera angkat bicara soal temuan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait anggaran influencer yang jumlahnya mencapai puluhan milliar rupiah.

Jika benar, menurut Mardani, pemerintah harus menjelaskan secara rinci soal tujuan anggaran tersebut.

"Apakah ini bagian dari pencitraan yang sedang pemerintah lakukan? Atau bentuk ketidakyakinan pemerintah atas kebijakannya? Kinerja pemerintah biarlah masyarakat sendiri yang menilai," tulis Mardani di akun Twitter pribadinya, Rabu (26/8/2020).

Pemerintah, kata dia, harus transparan. Harus ada alat ukur keberhasilan yang jelas dalam penggelontoran dana sebesar itu. Mengingat transparansi para influencer di Indonesia amat minim.

Mardani menegaskan, publik perlu tahu mana publikasi yang bersifat pribadi dan mana yang sesuai dengan permintaan pemerintah. 

Dia mengingatkan, jangan sampai proses demokrasi yang sedang berjalan menjadi tidak sehat karena ruang percakapan yang ada berpeluang tertutup. Substansi kebijakan yang hendak dibangun pun bisa hilang dengan sendirinya 

"Kita masih ingat penggunaan influencer akhir-akhir ini yang sempat ramai karena ‘mengkampanyekan’ program-program yang masih banyak ditentang oleh masyarakat seperti RUU Cipta Kerja. Imbasnya, apa yang disampaikan ibarat realitas semu karena hanya mengangkat sisi pemerintah & terkesan mengindahkan kritik masyarakat," papar Mardani.

RUU yang menjadi masalah karena tidak ada titik temu antara pemerintah dan publik. RUU yang dibuat berdasarkan orientasi hasil dan banyak memangkas berbagai aturan yang sebetulnya menciptakan ketidakpastian hukum

"Saat ini kita berkejaran dengan waktu. Sebaiknya dana tersebut dialihkan untuk mengatasi pandemi (kesehatan) serta keperluan riset vaksin karena mendesak untuk dilakukan. Mengingat krisis pandemi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus," demikian tulis Mardani.