ASKARA - Penangkapan buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra disebut tak berkaitan dengan bursa Kapolri. 

Apalagi, penangkapan buronan kakap itu dilakukan pihak Kepolisian Diraja Malaysia, yang kemudian diserahkan kepada Polri.

"Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Kepolisian Diraja Malaysia yang sudah mau mendengar aspirasi rakyat Indonesia dan membantu penangkapan Djoko Tjandra serta menyerahkan buronan kelas kakap itu kepada Polri," ujar Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch, Minggu (2/8).

Kerja sama yangg ditunjukkan pihak Malaysia dengan Indonesia ini, kata Neta, patut dicontoh Polri ke depan, khususnya NCB Interpol Polri dalam melobi negara-negara lain dimana terdapat buronan koruptor bersembunyi. Pasalnya, masih ada 38 buronan NCB Interpol Polri di luar negeri. 

"Artinya, kerja sama internasional pasca tertangkap Joko Tjandra perlu dilanjutkan, sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya, seperti bos Gajah Tunggal Syamsul Nursalim dan Itji Nursalim yang saat ini diduga bersembunyi di Shanghai Cina," kata Neta.

IPW melihat, kasus Djoko Tjandra maupun penangkapan buronan kakap itu tidak ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri, apalagi pergantian Kapolri masih lama. Sebab presiden tentunya punya kriteria sendiri tentang calon kapolri yang akan diangkatnya di masa depan. 

Bagaimana pun calon Kapolri yang akan diangkat Presiden melihat situasi aktual politik saat itu dan proyeksi situasi ke depan. Semuanya sangat tergantung pada insting politik Presiden dan hak prerogatif presiden.

Namun, dalam kondisi panas kasus Djoko Tjandra ditambah tertangkapnya buronan kakap itu, ada saja pihak yang mengkaitkannya dengan bursa calon Kapolri. Padahal hal itu tidak ada kaitannya dan situasinya "jauh panggang dari api".

"Apalagi IPW mendapat informasi bahwa calon Kapolri ke depan yang akan dipilih presiden dari kalangan bintang dua dan proses suksesinya satu paket dengan calon Wakapolri. Memang informasi yang diperoleh IPW ini kembali kepada situasi aktual dan menjadi hak prerogatif presiden," ujar Neta.

Sebaiknya, tambah Neta, masyarakat maupun pihak-pihak tertentu jangan berspekulasi dan mengkaitkaitkan kasus Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri karena tidak ada kaitannya. 

Sebaiknya semua pihak bersabar menunggu momentum yang akan terjadi, yang sepertinya akan dimulai presiden dengan reshuffle kabinet, pergantian panglima TNI dan suksesi Kapolri.

"Semua ini dinilai IPW akan dilakukan presiden pasca new normal agar pemerintahan ke depan semakin efektif dan stabilitas keamanan kondusif,"  pungkas Neta. (Industry)