ASKARA - PT Pembangunan Jaya Ancol menyatakan bahwa pembangunan di atas lahan hasil reklamasi masih perlu kajian lebih dalam. 

Dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7), Komisi B menyoroti kemampuan manajemen Ancol untuk membangun fasilitas di lahan reklamasi. 

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektare.

"Saya ingin tahu. Tapi ini kan bapak rencanakan sekarang ini. Oke, sebelum ada perluasan kan? Terus rencana ini semua yang bapak sajikan ini apakah di lahan perluasan ini apakah lahan yang sudah ada," tanya Sekretaris Komisi B dari Fraksi PDIP Pandapotan Nainggolan. 

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali menjelaskan, pihaknya memiliki program tahunan, seperti pada 2019, 2020 hingga 2023. Seperti halnya pada program 2021 membangun Symphoni of The Sea tahap tiga, New Resto, Sea World Ancol (SWA) hingga pedestrian yang akan dibangun di lahan yang ada sebelum adanya lahan reklamasi.

"Nah di 2021-2023 ini adalah Ocean Fantasy yang nanti mau kita kaji, yang di tanah perluasan daratan, itu masih 2021 sampai 2023," ujarnya.

Pandapotan Nainggolan kembali mempertanyakan siapa pihak ketiga yang digandeng manajemen dalam pengerjaan proyek di lahan reklamasi.

"Untuk pelaksanaan perluasan lahan itu bapak bekerja sama dengan siapa. Apakah pihak ketiga yang nantinya setelah hasil perluasan dararan ini jadi kerja sama pihak Ancol sendiri," tanyanya.

Sahir menjawab bahwa pihaknya sebagai Badan Usaha Milik Daerah diarahkan untuk membuat konsep dan pengembangan. Untuk lahan hasil reklamasi nantinya direncanakan akan dibangun Ocean Fantasy yang masih perlu pengkajian.

"Bahwa kalau kita mau buat Ocean Fantasy. Kemudian pengembangan lainnya kita selalu ada konsep, kita bisa membuat konsep yang berapa pun yang kita sampaikan. Tadi yang kita sampaikan adalah adanya konsep, kita sudah ada konsep tapi pelaksanaannya perlu pengkajian karena kita di situ juga harus ada pengkajian, baik pengkajian bisnis maupun pengkajian lain-lain," paparnya. 

Kemudian, yang akan dikembangkan lainnya adalah konsep theme park atau taman rekreasi. Sahir menegaskan bahwa dalam pembangunan tidak bisa menggaet pengembang lain melainkan hanya oleh pihaknya.

"Karena kemampuan kita di situ sehingga kita kerjakan sendiri, tidak kita kerjasamakan dengan yang lain. Pengembangannya kita sendiri," katanya. 

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mempertanyakan Pemprov DKI yang menginginkan kompensasi 5 persen lahan dari total 155 hektare reklamasi Ancol.

"Maksudnya lima persen itu gimana. Sedikit kasih gambaran, kalau ibu jawab kan ada Ancol sehingga belum clear buat kita sehingga bagaimana," katanya. 

Pertanyaan tersebut ditanggapi Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati. Menurutnya, untuk menjawab hal tersebut akan dilakukan secara tertulis dan detail dalam rincian pembangunan. 

"Saya akan berkoordinasi dengan OPD lainnya termasuk juga dengan pembangunan dan juga dari tim di pemprov. Nanti kami akan membuat secara tertulisnya, tentu Ancol di dalamnya juga akan kita libatkan dalam pembahasan tersebut termasuk juga kronologis dari awal sampai yang tadi bapak sampaikan kenapa lima persen dan lain-lainnya," jawab Sri. 

Gilbert menginginkan keseluruhan penjelasan dapat disampaikan secara detail. 

Pandapotan Nainggolan kemudian menutup rapat yang rencananya akan digelar kembali pada Senin pekan depan bersama tiga BUMD yakni Ancol, PT MRT, dan PT Jakpro.

"Nanti kita sinkronkan ketiga BUMD ini untuk berintegrasi untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat banyak," tutupnya.