ASKARA - Untuk menarik kembali investasi asing dari Prancis ke Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Paris dan The Mouvement des entreprises de France (MEDEF) internasional, menggelar promosi investasi. 

Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Arrmanatha Nasir mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah kehidupan secara total dan orang-orang dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Untuk itu, diperlukan kreatifitas dan inovasi menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha baru. 

"Tuntutan ini sejalan dengan tujuan acara ini, untuk mengajak komunitas pengusaha Prancis keluar dari zona nyaman pasar mereka, kreatif dan inovatif dalam menangkap dan manfaatkan peluang pasar di Indonesia," kata Arrmanatha Nasir, dalam acara Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) yang berlangsung secara daring, Selasa (30/6) waktu Prancis.
 
Arrmanatha menuturkan, semangat kerja sama Indonesia dan Prancis tetap kuat di tengah cengkraman wabah Covid-19. Saat ini kedua negara sedang merampungkan kesepakatan Defense Cooopertion Agreement, dan Plan of Action untuk merevitalisasi kerja sama strategis Indonesia-Prancis. Kedua perjanjian tersebut rencananya akan ditandatangani semester kedua 2020 atau tahun ini 

"Dengan fokus untuk mendorong kerja sama di bidang ekonomi, diharapkan perjanjian tersebut dapat membuka peluang kerja sama yang lebih besar bagi komunitas business Prancis dan Indonesia," tuturnya.
 
Semangat kerja sama Indonesia-Prancis selama pandemi Covid-19 juga dapat dilihat dari kerja sama Badan Pembangunan Prancis (AFD) dan PT SMI dengan nilai 150 juta Euro untuk proyek infrastruktur hijau dan pembangunan infrastruktur kesehatan. 

AFD juga telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia senilai 300 juta Euro untuk mendukung mitigasi dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Selain itu, beberapa perusahaan Prancis seperti Decathlon, L’Oréal dan Michelin juga aktif mendukung upaya mitigasi Covid-19 di Indonesia, bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19.
 
Arrmanatha menekankan, kerja sama Indonesia-Prancis yang terus berkembang pada saat pandemi ini merupakan refleksi hubungan bilateral yang semakin matang dan kuat. Seperti diketahui, pada tahun 2020 hubungan bilateral kedua negara telah menginjak usia ke-70.
 
Dikatakan Arrmanatha, Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perusahaan Prancis untuk berbisnis di Indonesia, khususnya di sektor prioritas seperti energi, transportasi, maritim dan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Menurutnya, Indonesia tidak hanya pasar paling besar di Asia Tenggara, namun juga bagian dari pasar tunggal dan basis produksi bersama ASEAN dan RCEP.
 
Kerja sama kedua negara ini semakin selaras, seiring pemerintah Indonesia yang juga memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan reformasi ekonomi dan reformasi birokrasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memfasititasi dan memberikan insentif bagi investor asing. Semua ini, diharapkan menjadi pertimbangan bagi peruhasaan Prancis yang ingin merelokasi ke Indonesia.  
 
Forum virtual tersebut dihadiri sebanyak 75 perusahaan Prancis dengan latar belakang energi, maritim, perbankan dan investasi, dirgantara, transportasi, otomotif, dan pertahanan. 

Indonesia menawarkan 41 proyek besar senilai 439,98 miliar USD sampai tahun 2024 di sektor transportasi, listrik, jaringan gas, logistik dan eco-city, termasuk proyek-proyek ibu kota baru. 

Tak hanya itu, Indonesia juga mengundang pengusaha Prancis termasuk sektor UKM untuk memanfaatkan potensi usaha Indonesia. Di masa Covid-19, Indonesia merupakan 1 dari 3 negara yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan positif paska Covid-19. Negara lainnya yaitu India dan China.
 
Pengusaha Prancis dinilai telah menunjukkan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai narasumber memaparkan, bahwa untuk melakukan mitigasi dampak Covid-19, pemerintah Indonesia saat ini telah mengeluarkan paket stimulus ekonomi, yang didukung oleh kebijakan industri 4.0, peningkatan fintech, peningkatan transformasi digital serta penyiapan Omnibus law untuk mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan lapangan kerja.