ASKARA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengaku iba dengan Presiden Joko Widodo. Dia melihat Jokowi terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis wabah Covid-19. 

Hal itu disampaikan Heri menanggapi kekecewaan Jokowi terhadap tim ekonominya saat rapat kabinet paripurna 18 Juni lalu.

"Presiden kok kayak kerja sendiri. Mana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penyerapan anggaran kesehatan masih 1,8 persen, likuiditas perbankan, UMKM. Menurut gubernur BI, warung di BI belum laku. Lah kok begitu. Seolah mempertegas kurangnya koordinasi di dalam Komite Sistem Stabilitas Keuangan," ujar Heri, Senin (29/6).

Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni lalu, stimulus bidang kesehatan yang dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru terealisasi 1,54 persen. Selain itu, stimulus di bidang perlindungan sosial juga baru terealisasi 28,63 persen, untuk insentif dunia usaha 6,8 persen serta dukungan untuk UMKM realisasinya masih 0,06 persen. Bahkan untuk pembiayaan korporasi realisasinya juga masih nol persen. 

"Benarkah serapan rendah karena tidak kerja ataukah belum ada uangnya," kata Heri. 

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar belanja di kementerian segera dikeluarkan secepatnya, khususnya dalam menanggulangi wabah Covid-19.

Instruksi tersebut dinilai Heri sangat penting, sebab semakin cepat uang beredar di tengah masyarakat maka akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat. Terlebih, penanganan dampak pandemi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp 686,2 triliun.

Dari total anggaran tersebut adalah untuk bidang kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun. 

Heri menekankan bahwa situasi perekonomian saat ini tengah menurun. Pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2020 merosot menjadi 2,97 persen, selain juga kredit-kredit tengah direstrukturisasi seperti UMKM yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 400-500 triliun. Alhasil, situasi perbankan menjadi sensitif baik terhadap likuiditas maupun kualitas kredit. 

"Krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Namun yang namanya perilaku pemilik uang tetap sama. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nasabah pastinya akan memilih bank dengan risiko lebih kecil," jelasnya.

Menurut Heri, terjadinya krisis ekonomi bukan tidak mungkin sebab bisa saja terulang di tahun 2020 jika tidak menjaga suasana confidence di industri keuangan, khususnya perbankan. Meskipun situasi saat ini memang belum krisis namun krisis bisa dipicu jika tidak tertangani dengan baik.

Oleh karenanya, psikologis nasabah harus dijaga sebab bank sekecil apapun yang jatuh akan menimbulkan luka bagi kepercayaan nasabah kecuali adanya penjaminan 100 persen. 

"Jika hal itu terjadi maka akan seperti teori domino, roboh satu mengajak roboh lainnya," bebernya.

Persoalan flight to quality ini tengah menunggu momentum untuk bergerak. Siklus krisis Covid-19, krisis keuangan, krisis sosial, dan terakhir krisis politik. 

"Kita semua harus menjaga agar tidak sampai masuk ke krisis keuangan. Jika toh harus kena tetapi tidak menghancurkan seperti tahun 1998 lalu. Sudah waktunya pula kita semua punya sense of crisis," demikian Heri.