ASKARA - Selain mengatasi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyoroti penanganan tata kelola air, khususnya penanganan banjir.

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, solusi pihaknya menggandeng berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam penanganan banjir di ibu kota. 

Ahmad Riza kemudian melakukan peninjauan Enam waduk Jakarta Timur, Minggu (28/6). Tujuannya, menurut Ariza, sapaannya untuk mengecek potensi banjir di DKI Jakarta. 

"Ternyata di Jakarta itu (wilayah) banjir yang paling banyak itu di wilayah Jakarta Timur. Masyarakat mungkin menyangka di utara, di barat, tapi yang paling banyak banjir itu di Jakarta Timur," katanya. 

Terkait anggaran, kata dia, dianggarkan dengan anggaran multiyears sekaligus keterlibatan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang telah disahkan pada April 2020 silam.

"Karena, tidak mungkin dibebankan seluruhnya masalah banjir mulai dari pembebasan lahan, normalisasi, naturalisasi, waduk, sungai, pedestrian, dan lain-lain, semua dibebankan pada APBD. Butuh bantuan dari pusat dan swasta lainnya. Terkait anggaran, memang yang dibutuhkan sangat besar, nanti secara bertahap kita akan carikan solusinya," ujarnya. 

Selain soal pencegahan banjir yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, Ariza berharap ada dukungan dari masyarakat, untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai atau aliran air lainnya.

Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menambahkan, di wilayahnya terdapat 72 titik banjir yang tersebar di 33 kelurahan. Menurutnya, masyarakat sangat berharap agar dilakukan penanganan banjir yang lebih komprehensif.

"Kemarin banjir pertama kalinya di Bulan Januari 2020, di Pondok Ranggon ini luar biasa besarnya. Lalu, saya lihat fungsi pompa, telah berfungsi maksimal dan kita (juga buat) sodet. Alhamdulillah banjir berikutnya sudah berkurang 50-150 sentimeter," terang Anwar.