ASKARA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya.

Tim Pakar Gugus Tugas Nasional, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, upaya kolektif bersama di suatu wilayah sangat menentukan tingkat risiko Covid-19 wilayah tersebut.

Tingkat risiko penularan virus SARS-CoV-2 rendah akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi selanjutnya, tentu dalam koridor protokol penanganan Covid-19. 

"Pasti kalau orang menjalankan protokol kesehatan secara kolektif, pasti jumlah kasusnya akan turun. Jadi apabila penurunan kasus tidak 50 persen selama dua minggu itu belum bisa dianggap baik," ujarnya di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurutnya, penilaian risiko suatu daerah dilihat dari perhitungan berbasis data dan tidak menggunakan pemodelan. 

Gugus Tugas Nasional menetapkan tiga tingkat risiko penularan di suatu wilayah terkait pandemi Covid-19. Tingkatan risiko itu terdiri dari tinggi warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan biru wilayah yang tidak terdampak. 

Penilaian tingkat risiko penularan menggunakan indikator kesehatan masyarakat yang diadaptasi dari kriteria Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO. 

Indikator tersebut terdiri dari epidemiologi, surveilen kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

“Seperti rekomendasi dari WHO, setiap negara perlu menetapkan sebuah indikator kesehatan masyarakat," cetusnya. Untuk menentukan apakah daerah itu siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi.

Melihat indikator yang diterapkan, setiap wilayah kabupaten, kota maupun provinsi akan memiliki nilai yang tidak sama. 

“Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah tetapi gambaran setiap daerah berbeda-beda,” tandas Wiku.