ASKARA - Pemerintah akan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Salah satu upayanya ialah melalui penyederhanaan prosedur.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyederhanaan prosedur bansos tunai oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah dilakukan dengan mengirim dana ke ekstra account PT Pos. 

Nantinya PT Pos akan menyalurkan dana tersebut langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat yang berhak menerima bantuan diwajibkan membawa surat undangan sebagai penerima bansos tunai dari Kemensos. Selain itu, membawa KTP dan kartu keluarga (KK) sebagai bukti.

"Dengan demikian prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui Dirjen terkait, sekarang tidak karena dananya sudah siap di PT Pos. Silakan ambil setiap saat dan salurkan," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5).

Menurutnya, Menteri Keuangan telah menyanggupi akan diadakan pemangkasan prosedur. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama sebanyak 21.797 desa yang belum menerima dana segera memperoleh dana untuk disalurkan sebagai BLT Desa.

"Dari 53.156 desa yang baru menyalurkan kepada KPM baru 12.829 desa atau 17,11 persen," tuturnya. 

Maka itu selisih dari 53.156 dikurangi 12.829 inilah yang akan dikejar, akan dipotong prosedurnya sehingga awal menjelang Hari Raya dan awal Hari Raya sebanyak 70,9 persen desa yang dananya sudah ada. "Ini akan kita salurkan secepat mungkin," bebernya. 

Untuk memastikan proses penghimpunan data masyarakat rentan di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan pengawalan dan pengawasan oleh Babinkamtibmas dibantu Babinsa.

"Harus ada koordinasi yang bagus di lapangan. Mana-mana yang harus dibantu dengan skema Kemensos, mana-mana yang dibantu dari data Kemendes," tandasnya.