ASKARA - Presiden Joko Widodo mengeluhkan distribusi bantuan sosial yang masih minim tersalurkan kepada rakyat.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta tiga menteri di kabinetnya untuk mempercepat proses distribusi bantuan sosial di tengah pandemi virus corona.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat.

Bantuan terdiri atas penggratisan listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Saat menyampaikan pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (16/5), Presiden Jokowi secara khusus menyoroti dua jenis bantuan yaitu BST dan BLT Desa.

Kedua bantuan tersebut bernilai Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," jelasnya.

"Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," lanjut Presiden Jokowi.

Rendahnya angka tersebut membuat Presiden Jokowi langsung memerintahkan tiga pembantunya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai.

Presiden Jokowi ingin prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," jelas Presiden Jokowi. (jpnn)