ASKARA - Selama pemberlakuan larangan mudik, Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta mengawasi ketat bus antar kota dan antar provinsi (AKAP). 

Hal ini ditekankan agar tidak memperluas penyebaran virus corona (Covid-19).

"Semua kita pantau. Saya ke lapangan saya lihat. Angkutan ada jalan tapi penumpangnya tidak banyak, tiga-empat orang. Bisa saja dia lolos dari pengawasan petugas, itu kan saya catat nomornya, saya kan kontak nanti petugas yang jaga," jelas Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan saat dikonfirmasi, Rabu (6/5). 

Pengawasan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Shafruhan juga memastikan bahwa yang beroperasi dan melanggar PSBB bukanlah dari pihaknya malainkan angkutan ilegal.

"Tidak ada yang beroperasi, mereka gelap. Untuk keseluruhan, Organda DKI memastikan angkutan darat di Jakarta tidak ada yang beroperasi sesuai ketentuan yang dibuat pemerintah. Semua wilayah otomatis berkoordinasi terkait hal tersebut. Jangankan angkutan umum, kendaraan pribadi saja dicegah keluar dari wilayahnya," jelasnya.

Shafruhan juga menyinggung keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait pembukaan layanan semua moda transportasi pada Kamis besok (7/5). Seharusnya menhub memperketat aturan PSBB, bukan malah sebaliknya.

"Ya kan itu tujuannya kita tidak mau penyebaran covid bertambah khususnya di wilayah Jabodetabek. Jangan apa yang sudah dilakukan pemda, lakukan PSBB dirusak sama menteri. Tidak benar dong ini," katanya. 

Padahal menhub tidak mengalami kerugian sedikit pun. Apalagi jika dibandingkan dengan pihaknya yang justru mengalami kerugian akibat terdampak dari wabah Covid-19.

"Cobalah bersabarlah menteri ini. Kita juga langsung mengalami kok. Menteri kan buat kebijakan, dia tidak ada ruginya. Secara materi rugi apa dia, dia tetap digaji kok. Katakan 50 persen dipotong, menteri tetap digaji. Kalau kita tidak kerja tidak dapat uang. Kita mau berkorban karena apa boleh buat. Kita mau semua rakyat Indonesia terselamatkan dari Covid-19," demikian Shafruhan.