ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memantau penyaluran bantuan sosial di RW 07, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Bantuan Sosial Presiden di wilayah itu tercatat sebanyak 541 paket sembako melalui perantara PT. Pos Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mendapat laporan dari Tim Gugus Tugas RW 07 terkait data bansos pemerintah. Tim Gugus Tugas RW 07 menerangkan bahwa data bansos pemerintah pusat sama persis dengan data bansos dari Pemprov DKI Jakarta. 

Pemprov DKI sebelumnya telah menyalurkan bansos tahap pertama. Lantaran penggunaan data mengadopsi milik Pemprov DKI, Tim Gugus Tugas RW 07 Bendungan Hilir khawatir penyaluran bansos tumpang tindih. 

Kekhawatiran tersebut misalnya ada warga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dihimpun RT-RW setempat namun tidak mendapatkan bantuan.

"Jadi kalau ini bansos pemerintah dibagikan yang sebelumnya sudah dapat bansos DKI malah dapat lagi," kata Tim Gugus Tugas RW 07.

Menanggapi laporan tersebut, Muhadjir mengatakan, Bansos Presiden yang datang pada tahap berikutnya akan disalurkan menggunakan data yang telah dihimpun oleh RT-RW setempat. 

Mengenai tumpang tindih data akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial dan Pemprov DKI untuk segera diperbaiki.

"Untuk bansos yang datang ini pakai data yang baru saja. Data yang mereka belum menerima bansos DKI. Jangan malah tumpang tindih," kata Muhadjir kepada Tim Gugus Tugas RW 07.

Muhadjir menegaskan bahwa bansos perlu disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima.

"Dengan catatan harus akurat, mereka yang benar berhak yang menerimanya. Jangan sampai warga protes," tandasnya.