ASKARA - Maskapai Garuda Indonesia memiliki cara untuk membedakan penumpang yang mudik dengan pulang kampung, pada masa larangan mudik saat ini.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (29/4) mengatakan, cara tersebut bisa dilihat dari kepemilikan tiket kembali (return ticket).

"Kalau di penerbangan mudah mendefinisikan mudik atau pulang kampung. Pertama dari KTP asal daerah, kedua tidak punya tiket balik atau return ticket," katanya.

Namun dia mengeluhkan banyak calon penumpang yang tidak bisa terbang dan memutuskan untuk mengembalikan bea tiket (refund), terlebih setelah keluar Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Kita masih menghadapi kondisi abnormal, banyak yang membatalkan karena tidak bisa pergi bukan karena tidak mau ditambah PM 25 mewajibkan kami me-refund tiket," kata Irfan.

Irfan mengatakan, pihaknya akan tetap mengembalikan bea tiket dengan voucher meskipun itu untuk tiket promo.

"Kalau tiket pesawat kelas rendah seperti promo Anda tidak bisa refund, tidak bisa reschedule, tertulis begitu. Namun karena kondisi ini, siapapun kami refund tetapi tidak ganti dengan cash, kami ganti voucher berlaku sampai Maret 2021," jelasnya.

Dia berharap, pada 3 Mei 2020, penerbangan domestik bisa dibuka kembali karena banyak penumpang yang terjebak (stranded) di zona merah dan yang masuk ke dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

"Kalau dibuka lagi tanggal 3 Mei siapapun akan banyak persyaratan, termasuk maksud terbang dan kesehatan," kata Irfan.

Dia menambahkan, awalnya pihaknya akan memindahkan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Kertajati, Majalengka tetapi akan menimbulkan masalah baru di sisi transportasi darat.

"Kami ada keinginan pindahkan ke Kertajati dari Cengkareng. Ini cuma mengalihkan saja persoalan tadinya di pesawat sekarang di darat karena dari Jakarta harus melalui akses tol di mana dalam PM 25 diawasi sangat ketat," demikian Irfan. (jpnn)