ASKARA - Teguran keras Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada sejumlah pemerintah daerah di Aceh terkait lambatnya pencairan dana bantuan perbaikan sawah dan irigasi memicu sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Gayo, Darmawan, yang menilai keterlambatan tersebut berpotensi merugikan petani dan menghambat percepatan pemulihan sektor pertanian pascabencana.

Menurut Darmawan, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat dengan mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya bergerak cepat agar bantuan segera dirasakan masyarakat.

"Kalau anggaran sudah dikirim dari pusat, tetapi belum juga sampai kepada petani, tentu ada yang harus dievaluasi. Jangan sampai birokrasi yang lambat justru mengorbankan kepentingan petani yang sedang menunggu bantuan," kata Darmawan, Rabu (5/8/2026).

Ia mengapresiasi langkah tegas Menteri Pertanian yang mempertanyakan lambatnya penyaluran bantuan. Menurutnya, teguran tersebut harus dijadikan momentum untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan data pemerintah, total anggaran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tiga provinsi terdampak bencana mencapai sekitar Rp1,6 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Provinsi Aceh. Dana tersebut mencakup bantuan perbaikan rumah warga, infrastruktur, termasuk dukungan bagi sektor pertanian dan irigasi.

Namun, Darmawan menilai besarnya anggaran tidak akan memberikan manfaat apabila proses administrasi dan pencairannya berjalan lambat.

"Yang dibutuhkan petani bukan sekadar angka anggaran, tetapi bantuan yang benar-benar bisa mereka gunakan untuk memperbaiki sawah, irigasi, dan kembali menanam. Jangan sampai musim tanam terlewat hanya karena proses birokrasi," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif melakukan percepatan administrasi, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, serta memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran.

"Petani Aceh tidak boleh menjadi korban lambannya birokrasi. Setiap rupiah yang dialokasikan negara harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan petani," tegas Darmawan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegur keras pemerintah daerah di Aceh karena lambatnya pencairan dana bantuan perbaikan sawah dan irigasi. Amran mempertanyakan mengapa dana bernilai miliaran rupiah yang telah dikirim pemerintah pusat belum juga sampai kepada petani, padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian.