ASKARA – Kota Medan bersiap menjadi laboratorium transformasi transportasi publik pertama di luar Jakarta melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang. Proyek senilai Rp1,9 triliun yang menghubungkan Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deliserdang itu menjadi bagian dari program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) yang dikembangkan pemerintah.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Ir. Malik Assalih Harahap, ST., MM., IPM., ASEAN Eng., mengatakan BRT Mebidang akan melayani 12 rute pada tahap awal dengan dukungan hingga 273 unit bus listrik. Sebanyak 10 rute berada di Kota Medan, sedangkan dua rute lainnya merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Perhubungan, yakni rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi.

"Harapan kita dengan adanya angkutan massal ini dapat mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus mewujudkan transportasi hijau," ujar Malik di sela Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Malik, sistem BRT Mebidang akan dilengkapi teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS), dengan waktu tunggu sekitar 15 menit. Uji coba perdana dijadwalkan pada 18 Agustus 2026 menggunakan tiga unit bus listrik yang melayani rute Medan–Terminal Lubuk Pakam dan Medan–Terminal Ikan Paus.

Ia berharap kehadiran BRT mampu mengubah pola mobilitas masyarakat yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi. Pemerintah menargetkan 60 hingga 80 persen pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, sehingga kemacetan dan polusi udara di kawasan Mebidang dapat ditekan secara signifikan.

Malik menjelaskan, proyek yang didukung pembiayaan Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) Prancis ini ditargetkan selesai pada Juni 2027. Tantangan terbesar saat ini adalah koordinasi lintas wilayah karena sistem BRT melayani tiga daerah otonom. Untuk operasionalnya, pemerintah akan menerapkan skema subsidi bersama antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten dan kota yang dilintasi koridor BRT.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola transportasi publik Mebidang. Saat ini, PT Surveyor Indonesia bertindak sebagai konsultan pendamping, sementara pengoperasian armada akan menggunakan skema buy the service (BTS).

Malik optimistis BRT Mebidang akan menjadi model pengembangan transportasi publik modern di Indonesia. Selain menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan, proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat akses masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi, serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon melalui penggunaan bus listrik di kawasan metropolitan Sumatera Utara.