ASKARA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mencermati kenaikan harga berbagai komoditas pangan di masyarakat, khususnya yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi seperti bawang putih. 

"Kami menemukan bahwa komoditas bawang putih mengalami lonjakan harga yang 
sangat tinggi," ujar Anggota KPPU, Guntur S. Saragih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4).

Bahkan bulan Maret 2020, komoditas bawang putih memiliki disparitas harga antara harga acuan dan harga pasar rata-rata sudah di atas 40 persen. 

Di Jakarta, bawang putih sempat memiliki disparitas lebih dari 70 persen. Untuk itu, dari sisi kebijakan persaingan usaha, upaya Pemerintah untuk mempermudah importasi adalah tepat.

KPPU menilai, kondisi pandemi seperti saat ini ketersediaan pasokan bahan pokok, seperti bawang putih harus tetap ada di pasar. Mengingat kebutuhan bawang putih dalam negeri hampir sepenuhnya dipasok bawang putih impor. 

"Maka pemerintah perlu mendorong dan mengawasi agar importir bawang putih melakukan realisasi impor atas izin yang telah diterimanya," kata Guntur. 

Pemerintah juga perlu menetapkan sanksi tegas bagi para importir yang dengan sengaja, dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan penundaan atas realisasi impor tersebut.

"Kalau perlu Pemerintah dapat mem-blacklist para importir nakal," tegas Guntur.

KPPU akan melakukan penegakan hukum persaingan jika para importir secara bersama-sama melakukan kartel guna menghambat realisasi impor tersebut. 

Sebab dari sisi persaingan usaha, penghambatan realisasi impor secara bersama-sama disamakan dengan upaya menahan pasokan dan mengatur pemasaran suatu barang atau jasa. 

Sebagaimana dilarang oleh Undang-undang No. 5/1999. KPPU sendiri telah meningkatkan pengawasannya atas sektor pangan guna menjaga agar tidak terdapat pelaku usaha yang secara bersama-sama menahan pasokan atau memberikan harga yang sangat tinggi (excessive) di masyarakat.