ASKARA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, menyoroti fenomena Indonesia yang kerap disebut sebagai negara net importir meskipun memiliki sumber daya alam melimpah.

Dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (2/3/2026), Silaen mempertanyakan apakah tingginya angka impor murni disebabkan keterbatasan produksi dalam negeri atau terdapat kepentingan tertentu yang turut bermain.

“Apakah ini murni karena kita tidak mampu memproduksi sendiri, atau ada kepentingan tertentu yang memboncengi praktik impor sehingga dilakukan secara sistematis karena lebih menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu? Ini yang perlu dikaji secara jernih,” ujarnya.

Menurut Silaen, membangun ekosistem industri nasional tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan konsistensi kebijakan dan keteguhan pemerintah agar tidak tergoda solusi jangka pendek di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks.

“Impor sering dijadikan jalan pintas untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan yang belum mampu dikejar produksi lokal. Namun jika terus-menerus bergantung pada impor tanpa solusi terukur jangka panjang, ketergantungan itu akan menjadi sistemik,” tegasnya.

Ketergantungan Bahan Baku

Silaen menjelaskan, sebagian besar impor Indonesia sebenarnya berupa bahan baku dan barang penolong industri, bukan semata barang konsumsi. Sektor otomotif, elektronik, hingga tekstil memang melakukan perakitan di dalam negeri, namun komponen utama masih didatangkan dari luar.

“Industri hulunya belum kuat. Akibatnya kita merakit di sini, tetapi nilai tambah terbesar tetap berada di negara produsen komponen,” katanya.

Sektor Pangan

Di sektor pangan, Silaen menilai persoalan mendasar belum tersentuh secara komprehensif. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris masih mengimpor komoditas strategis seperti beras, gula, daging sapi, dan kedelai.

Ia menyebut sejumlah faktor penyebab, antara lain pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding peningkatan produktivitas lahan, gangguan cuaca seperti El Nino, serta tingginya biaya logistik domestik yang dalam beberapa kasus lebih mahal dibanding biaya impor dari negara tetangga.

“Setiap kali terjadi gagal panen, faktor cuaca sering dijadikan kambing hitam. Padahal yang dibutuhkan adalah pembenahan sistemik dan solusi permanen,” ujarnya.

Barang Modal dan Teknologi

Terkait impor barang modal seperti mesin dan teknologi tinggi, Silaen menilai hal tersebut wajar dalam proses pembangunan industri dan infrastruktur. Namun ia mengingatkan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana.

“Membangun pabrik dan infrastruktur memang membutuhkan mesin berat dan teknologi tinggi. Tapi harus ada peta jalan yang jelas agar kita tidak selamanya bergantung pada impor,” katanya.

Sektor Energi

Dalam sektor energi, Silaen mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjadi eksportir minyak dan anggota OPEC. Kini, Indonesia berstatus net importer minyak, sementara konsumsi bahan bakar terus meningkat dan kapasitas kilang dalam negeri belum memadai.

“Ketergantungan ini tidak bisa dibiarkan tanpa strategi jangka panjang. Kalau tidak, tekanan terhadap neraca perdagangan akan terus berulang,” jelasnya.

Efisiensi dan Transparansi

Silaen mengakui, dalam pasar global beberapa barang impor memang lebih murah karena diproduksi dalam skala besar. Namun ia juga menyoroti potensi biaya tambahan dalam praktik impor yang kerap menjadi sorotan publik.

“Secara teori impor bisa lebih efisien dari sisi harga dan kualitas. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai biaya tambahan yang membuat sistem ini tidak sepenuhnya transparan,” tandasnya.

Ia menegaskan, Indonesia tidak cukup hanya membatasi impor, melainkan perlu strategi besar untuk memperkuat industri hulu, memperbaiki tata kelola, serta berani mengambil keputusan jangka panjang demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.