ASKARA - Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) mencatat jika warga ibu kota khawatir terjadi politik uang dalam pemilihan wakil gubernur. 

DPRD DKI Jakarta menjadi penentu siapa yang akan duduk di kursi wagub DKI untuk menggantikan Sandiaga Uno. Dua kandidat yang diusung yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. 

"Warga memiliki kekhawatiran besar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta akan terpengaruh politik transaksional 68 persen dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta. Sementara yang yakin tidak terpengaruh hanya sebagian kecil delapan persen dan yang ragu cukup besar 24 persen," jelas Direktur LKSP Astriana B. Sinaga dalam jumpa pers di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Kekhawatiran tersebut lantaran responden mengingat pada pengalaman di masa Orde Baru ketika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Untuk menepis kekhawatiran, mayoritas 90 persen responden mengusulkan agar dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kandidat wagub DKI secara terbuka dan disiarkan luas. Sementara tujuh persen responden mengaku tidak setuju akan hal tersebut.

Hasil survei yang melibatkan 400 responden itu mendapat tingkat kepercayaan 95 persen pada tingkat kesalahan 4,9 persen. Survei menggunakan metode modified probability sampling yakni kombinasi antara probability dan non probability sampling. Tahap pertama berdasarkan pada probability sampling dan tahap terakhir menggunakan non probability sampling.

Survei pada periode 9-16 Februari 2020 dilakukan terhadap berbagai karateristik responden yakni usia 17-34 tahun sebanyak 46 persen, usia 35-55 tahun sebanyak 47 persen dan usia 55 tahun ke atas sebanyak 7 persen. Jenis kelamin responden juga diupayakan berimbang yakni lelaki 47 persen dan perempuan 53 persen.

Selain itu, tempat tinggal responden tersebar di seluruh penjuru ibu kota dengan proporsi terbesar Jakarta Timur 26 persen, Jakarta Barat 23 persen, Jakarta Selatan 21 persen, Jakarta Utara 17 persen, Jakarta Pusat 10 persen dan Kepulauan Seribu 3 persen.

Kondisi ekonomi responden dapat dilihat dari besarnya pengeluaran yakni warga yang berpengeluaran Rp 3 juta sampai dengan Rp 7 juta sebanyak 61 persen. Sementara warga yang berpengeluaran kurang dari Rp 3 juta sebanyak 23 persen dan berpengeluaran di atas Rp 7 juta sebanyak 21 persen.