ASKARA - Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat kerap dikaitkan dengan komersialisasi. Hal itu tentunya menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Terlebih penunjukkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola proyek itu. 

Anggota Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Rusdi Rukmarata menganggap, berhembusnya isu komersialisasi mungkin bisa dibilang wajar karena ini baru beberapa tahapan proses revitalisasi. 

"Isu komersialisasi. Banyak yang menyangka, wajar kita belum tahu prosesnya seperti apa, apakah ada hotel bintang lima atau bagaimana," ujar Rusdi, beberapa waktu lalu. 

Namun, DKJ sangat menjaga dan tidak akan memberi ruang bagi sejumlah pihak yang mencoba menjadikan kawasan pusat kesenian Jakarta ini menjadi seperti barang dagangan. 

"Yang jelas kita di DKJ itu, bahkan sebelum adanya revitalisasi, kita menjaga komersialisasi dari gedung-gedung yang ada. Kalau diperhatikan tidak pernah ada launching produk di DKJ," jelas Rusdi. 

DKJ berkomitmen menjaga Taman Ismail Maruzki tidak menjadi komoditi yang tujuannya komersial, melainkan harus tetap pada spiritnya untuk pembanguanan kebudayaan.

"Kita akan mati-matian menjaga itu, minimal, bahkan tidak akan digunakan komersial, tv, Indonesian Idol dan lainnya. Dan juga kita menjaga tidak ada kegiatan politik. Itu kita akan menjaga itu," ucapnya. 

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), sekaligus Ketua Komite Film DKJ Hikmat Darmawan mengatakan, bahwa peran perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan komersialisasi. 

"Ini bukan terjadi privatisas TIM. Tapi ada BUMD. BUMD itu amanatnya salah satunya developmen bukan komersial," kata Hikmat. 

Bahkan dalam revitalisasi TIM ini, tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi pribadi yang dicurigai mengambil keuntungan setelah tahapan revitalisasi ini selesai. 

"Menurut saya isu Jakpro atau bukan itu menurut saya, agak miss leading dalam artian menyempitkan wilayah pemahamannya. BUMD itu bukan perusahaan swasta, jadi tidak terjadi swastanisasi sejauh ini," imbuhnya. 

Direktur Operasional Jakpro, Muhammad Taufiqurrachman menuturkan, pihaknya hanya bertanggung jawab terhadap gedung dan menyediakan tempat parkir yang memadai. Jakpro tidak akan komersialkan setelah revitalisasi. 

"Jakpro BUMD, jangan dipandang kita punya misi dua, bagaimana penugasan dari Pemprov memang untuk kesejahteraan warga Jakarta. Tim ini untuk kesejahteraan warga, tidak mengelola komersil untuk kesenian. Kami tidak akan komersilin dan nanti harganya jadi mahal," pungkasnya.