ASKARA - Pemerintah pusat diminta membantu percepatan persiapan pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua yang akan digelar Oktober-November mendatang.  

''Ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan1 daerah dan hukum,'' ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kepada media, Rabu (5/2).

Dia menjelaskan, PR yang ada bukan hanya sekadar venue tetapi juga sejumlah hal lain seperti faktor keamanan, pelaksanaan pilkada, anggaran hingga cabang olah raga yang dipertandingkan.  

''Hal-hal tersebut dibahas untuk ditindaklanjuti oleh komisi dan institusi terkait, misalnya soal anggaran yang masih kurang Rp 2,3 triliun dari total Rp 4,8 triliun kita serahkan ke banggar untuk mendorong agar cepat terpenuhi. Kemudian soal 11 pilkada yang akan diserahkan ke Komisi II apakah boleh diundur atau bagaimana,'' papar Fikri.  

Dia juga menyoroti soal venue yang baru selesai satu dari sembilan yang dibangun dengan APBN yaitu Balai Diklat Penerbangan, salah satu instansi di bawah Kementerian Perhubungan. 

''Delapan venue masih tahap pengerjaan,'' kata Fikri.

Adapun venue yang harus ditargetkan rampung sebelum Juli adalah Istora Papua Bangkit, Aquatik Papua Bangkit, Hockey Doyo Baru, Cricket Doyo Baru, panahan, sepatu roda, dan dayung.

Sementara venue lain yang dibangun dengan dana APBD Provinsi Papua dan APBD kabupaten/kota baru empat yang sudah selesai. Selain venue, pekerjaan rumah terkait PON XX adalah soal akomodasi peserta. Total jumlah atlet yang ikut serta dari 37 cabang olah raga adalah 6.442 atlet.  Ditambah dengan ofisial dan panitia lainnya terdapat total 22.235 orang.   

''Bila berkumpul dalam satu acara seperti opening ceremony dipastikan ada yang tidak kebagian kamar hotel,'' beber Fikri. 

Opening ceremony PON XX Papua rencananya dilaksanakan di Stadion Utama Papua Bangkit, 18 kilometer dari pusat Kota Jayapura. Ketersediaan kamar hotel menurut data Pemprov Papua hanya sekitar 2.800-an kamar di seluruh Kabupaten dan Kota Jayapura.    

''Skenario untuk menampung 22 ribu peserta dengan akomodasi hanya 2.800 kamar itu harus diantisipasi. Soal pengadaan peralatan pertandingan yang masih dalam proses lelang juga perlu mendapat perhatian, mengingat waktu yang sudah dekat apakah intervensi pusat diperlukan dalam hal pengadaan peralatan yang cukup vital ini,'' demikian Fikri.