ASKARA – Masih ingat dengan hebohnya beberapa komponen janggal yang tertera dalam e-budgeting rancangan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun 2020? Saat itu heboh pengadaan beberapa komponen seperti lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pena bolpoin sebesar Rp 124 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut kejanggalan komponen-komponen tersebut lantaran sistem yang diinisiasikan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilainya kurang canggih.

"Ini ada problem sistemnya digital, tetapi tidak smart. Kalau smart system dia (e-budgeting) bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," ungkapnya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019) lalu.

Anies menegaskan, sebelum adanya kejanggalan dalam KUA-PPAS pihaknya telah melakukan proses perbaikan e-budgeting yang mulai dilakukan pada bulan Januari 2019 lalu. Dimana Anies akan memperbaharui sistem tersebut dengan menyediakan kolom komentar.

"Kita mengedepankan prinsip tranparansi akuntability dan smart system, itu kita pegang, kemudian yang akan dilakukan adalah upgrading saja. Upgrading tetap anggaran itu bisa diakses, bahkan bukan hanya saja bisa dilihat, tapi juga publik juga bisa memberikan komentar langsung itu," ungkap Anies, dalam konferensi pers di Ruang Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019). 

Lalu, bagaimana perkembangan pembaharuan sistem e-budgeting saat ini setelah melewati satu tahun dua bulan. Terlebih, sistem ini mulai akan digunakan lagi untuk membahas APBD 2021 yang akan dilakukan pada bulan ini.

Dalam pertemuan dengan komisi A DPRD DKI Jakarta, Kadiskominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahmani mengatakan, peningkatan kemampuan e-budgeting kali ini lebih memperbaiki fitur-fitur dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas APBD.

"Banyak hal sih terutama untuk fitur-fitur yang memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas APBD bisa kita kawal dengan maksimal dan kemudian kemudahan dengan menggunakan sistem ini masyarakat jadi bisa lebih memahami soal literasi APBD dengan fitur komprehensif baik dari proses maupun hasilnya," ungkap Atika di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/2/).

Ia mengatakan, peningkatan ini juga sekaligus ditargetkan untuk penataan e-budgeting untuk APBD 2021 dengan fitur-fitur keterbukaan publik yang diyakininya lebih baik dari sebelumnya. Kata dia, Januari 2020 adalah fase migrasi data asumsi APBD 2020 yang final, hingga Maret 2020 fase persiapan sistem e-budgeting untuk APBD 2021 mulai dari kebijakan APBD, adopsi struktur baru, dasar hukum, proses musrenbang, harga satuan (komponen belanja) dan penggeseran anggaran 2020.

Kemudian, pada Februari 2020 adalah mulai tahap fase Go Live Fitur Publik, Juni 2020 fase publish Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

"Kita memang karena sistem ini untuk perencanaan (APBD) 2021 tentunya akan disampaikan pada proses RKPD 2021 di bulan Juni 2020, tapi fitur-fitur publiknya untuk APBD 2020 itu sudah bisa akhir Februari karena saat ini kami masih dalam penyiapan 2020 ya untuk administrasinya. Tapi semua bisa diakses di dokumen apbd.jakarta.go.id," jelasnya.

Dengan sistem e-budgeting yang ditingkatkan kecanggihan dengan mengedepankan transparansi ini nantinya masyarakat dapat memberikan rating, komen terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta.

"Jadi, aspirasinya kita bisa lihat misalnya terutama kan banyak sekali aspirasi masyarakat dari proses Musrembang yang selama ini mungkin mereka tidak bisa melacak melihat kira-kira aspirasi saya sudah diakomodasi belum, nah itu sekarang sistem kita menyediakan semacam trackingnya kemudian memberikan wah ternyata mereka betul saya sudah bisa berkomen bahwa saya sudah diakomodasi," ungkapnya. 

Saat ini, kata dia, pihaknya telah meminta penilaian dari kementerian dan lembaga lainnya untuk bisa melihat apakah sistem yang diperbaharuinya itu sudah sesuai standar pemerintahan berbasis elektronik atau belum. Sementara dari sisi keamanan juga ada protokol yang akan dikonsultasikan. Termasuk sistemnya akan dirancang dengan mengintegrasikan dengan seluruh pengolah keuangan. Rencananya, sistem e-budgeting ini akan di-launching pada Juni 2020 mendatang.