ASKARA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai upaya pemerintah untuk memudahkan iklim investasi bersifat ambivalen terhadap kondisi masyarakat.

Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar menyampaiakan, beberapa di antaranya keberadaan wacana omnibus law yang masuk dalam program legislasi nasional DPR RI. Hal itu tentu memunculkan kecurigaan di masyarakat. 

''Kami duga sebagai upaya memudahkan kepentingan bisnis atau kelompok tertentu yang ingin masukkan investasi tanpa memikirkan dampak yang muncul di lapangan,'' ujar Rivan di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

Kontras melihat kehadiran omnibus law hanya ingin memudahkan kelompok bisnis semata, demi sarana pelebaran investasi. Namun luput atas keterlibatan publik dan potensi dampak yang diturunkan  terhadap lingkungan dan HAM. 

''Ini terlihat dari respons yang keluar dari mulut pejabat publik bahwa omnibus law tak libatkan publik secara luas baik itu dari yang akan terdampak maupun dari kelompok masyarakat sipil,'' ujar Rivan. 

Dikatakannya, selama lima tahun ke belakang, publik mengetahui bahwa problem yang cukup menjadi perhatian adalah kasus sumber daya alam, kriminalisasi, intimidasi dan okupasi lahan. 

Seperti di kegiatan pertambangan Pulau Wawoni, Konawe, Sulawesi Tenggara yang mana terjadi kriminaslisasi terhadap warga yang melakukan penolakan ekspolitasi sumber daya alam. 

Selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sedikitnya tercatat 85 kasus yang mayoritas isunya ialah okupasi lahan. Sementara aktor dari pelanggaran di sektor sumber daya alam ialah swasta. 

''Saya sampaikan beberapa data terutama yang terjadi di sektor SDA. Karena kita coba ingin komparasi upaya negara mempermudah iklim investasi dengan kondisi yang terjadi di lapangan,'' beber Rivan. 

Tahun 2014, angka pantauan Kontras di kasus sumber daya alam, aktor pelanggaran masih tinggi di lahan milik pemerintah. Dari 2015 sampai hari ini, aktornya berubah mulai dari swasta. 

''Dari angka sini sudah terlihat bahwa memang upaya Jokowi menggenjot arus investasi terlihat dari konflik tanah yang terjadi di lapangan,'' kata Rivan.