ASKARA - Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, di balik dukungan lintas partai tersebut, muncul anomali politik yang menarik perhatian: PAN hanya menyumbangkan satu anggota. Apakah ini sekadar perbedaan pilihan individual atau cerminan kalkulasi politik partai dalam menghadapi persoalan konstitusional?
Peta pengusul HMP memperlihatkan konfigurasi yang tidak sederhana. CNN Indonesia, 11 November 2026, melaporkan komposisi 120 anggota tersebut terdiri atas PDIP 14 orang, Golkar 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN satu, Demokrat 18, dan Gerindra 11 orang. Jumlah itu telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan HMP.
PKS menjadi penyumbang terbesar dengan 28 anggota, disusul NasDem dengan 19 orang. PKB dan Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 anggota. Sementara PDIP tercatat 14 orang, sedangkan Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang. Komposisi ini memperlihatkan bahwa dorongan menggunakan hak konstitusional DPR tidak hanya datang dari satu kelompok politik.
Namun, perhatian justru tertuju pada PAN. Di antara delapan fraksi, kontribusi satu anggota merupakan angka paling kecil. Mengapa mayoritas anggota PAN tidak tercatat sebagai pengusul? Apakah partai ini memilih menjaga jarak, menunggu perkembangan hukum, atau memiliki pertimbangan politik tersendiri?
Pertanyaan tersebut semakin menarik karena PAN berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Rendahnya jumlah pengusul dapat dibaca sebagai indikasi kehati-hatian politik, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya instruksi partai menolak HMP. Satu anggota yang ikut menandatangani juga tidak otomatis mewakili sikap resmi PAN. Karena itu, penjelasan Ketua Umum maupun pimpinan Fraksi PAN menjadi penting untuk menghindari spekulasi.
Sebaliknya, keterlibatan anggota dari delapan fraksi juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh partai telah mengambil keputusan kelembagaan yang sama. CNN Indonesia, 11 November 2026, memberitakan penyerahan usulan tersebut kepada pimpinan DPR. Sementara itu, detikNews pada tanggal yang sama melaporkan bahwa sebelum penyerahan resmi, jumlah tanda tangan telah melampaui persyaratan minimal. Perbedaan antara keputusan anggota dan keputusan fraksi perlu tetap diperhatikan.
Dinamika PDIP memberikan gambaran berbeda. CNN Indonesia, 11 November 2026, melaporkan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyatakan seluruh 110 anggota fraksinya sepakat menempuh jalur HMP. Namun, angka 110 merupakan jumlah anggota yang menyepakati sikap fraksi, bukan jumlah yang tercatat dalam daftar 120 pengusul. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dukungan politik dan tanda tangan pengajuan merupakan dua hal yang tidak boleh dicampuradukkan.
Dari sisi konstitusi, HMP bukan keputusan pemakzulan. Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan landasan penggunaan hak tersebut. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 191, mengatur bahwa usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota dan disertai materi serta alasan. Jika menyangkut dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden, usulan juga harus disertai bukti yang sah.
Artinya, 120 tanda tangan baru merupakan pintu masuk prosedur konstitusional. Usulan masih harus diproses melalui mekanisme DPR, termasuk pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Apabila menyangkut dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, mekanisme selanjutnya harus mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD 1945, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada jalan pintas dari tanda tangan langsung menuju pemberhentian.
Di sinilah kualitas argumentasi para pengusul akan diuji. Persoalan ijazah Gibran tidak cukup diselesaikan melalui demonstrasi kekuatan politik. Harus ada penjelasan mengenai dasar hukum, relevansi putusan pengadilan, bukti yang diajukan, dan hubungan persoalan tersebut dengan persyaratan konstitusional seorang wakil presiden.
Angka 120 memang menunjukkan besarnya dukungan anggota DPR lintas fraksi. Namun, satu nama dari PAN menyisakan pertanyaan tentang konsistensi politik partai, sementara besarnya dukungan juga menuntut tanggung jawab pembuktian yang sepadan.
Demokrasi tidak diukur dari banyaknya tanda tangan atau kerasnya pernyataan politik. Ukurannya adalah keberanian menguji kekuasaan melalui prosedur yang benar, menyampaikan bukti secara terbuka, dan menghormati hukum. Jika HMP benar-benar diperjuangkan demi konstitusi, para pengusul harus membuktikan bahwa langkah tersebut bukan sekadar manuver politik. Sebab, yang sedang diuji bukan hanya Gibran, melainkan juga integritas DPR dalam menjalankan mandat rakyat.
