ASKARA-PDI Perjuangan angkat bicara terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibandingkan Hak Angket dalam merespon polemik pelanggaran konstitusi Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Penggunaan HMP, kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira lebih rasional dan efektif dibandingkan hak angket.
"Hak menyatakan pendapat dinilai lebih memungkinkan untuk ditempuh karena prosesnya relatif lebih efisien dari segi waktu, " ujar Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, komunikasi di antara anggota DPR mengenai kemungkinan penggunaan hak-hak konstitusional DPR terus berlangsung. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah langkah tersebut akan secara resmi diajukan dalam rapat paripurna.
“Ya, komunikasi antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan bahwa DPR perlu memberikan tindak lanjut terhadap persoalan yang berkembang. Ia menyinggung adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang, menurutnya, menjadi dasar penting untuk mendapatkan perhatian parlemen.
“Ya itu memang harus seperti itu, artinya kan sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu, ya saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR,” kata dia.
Meski demikian, Andreas mengingatkan bahwa setiap langkah politik dan konstitusional harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Andreas merujuk pada ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur proses dan mekanisme konstitusional yang harus diperhatikan secara saksama.
“Nah soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan hak menyatakan pendapat langsung diambil dalam rapat paripurna pada hari yang sama, Andreas tak mau berspekulasi. Dia menilai proses tersebut masih memerlukan tahapan yang cukup panjang sebelum sampai pada pengambilan keputusan.
“Saya rasa belum kan prosesnya masih panjang,” ujar Andreas singkat. (dry)
