ASKARA - Setiap akhir tahun, jutaan orang bergerak menuju kampung halaman dan destinasi wisata. Pemerintah menjanjikan perjalanan aman, lancar, dan nyaman melalui kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran keselamatan. Namun, di tengah meningkatnya mobilitas dan masih tingginya angka kecelakaan, publik berhak mempertanyakan apakah komitmen tersebut benar-benar menjadi praktik pengawasan, atau sekadar janji tahunan.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan tidak ada toleransi terhadap persoalan keselamatan selama angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. ANTARA News, 8 November 2026, memberitakan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyiapkan pemeriksaan kendaraan, imbauan penggunaan armada laik jalan, serta edukasi kepada masyarakat. Targetnya jelas: perjalanan aman, lancar, dan nyaman.
Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Namun, keselamatan transportasi tidak cukup dibangun melalui instruksi dan kampanye tahunan. Persoalan sesungguhnya terletak pada konsistensi pelaksanaan dan keberanian menindak setiap pelanggaran, termasuk ketika pelanggaran melibatkan perusahaan angkutan yang memiliki kepentingan ekonomi.
Data Korlantas Polri yang disampaikan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub pada 2 November 2026 menunjukkan kecelakaan lalu lintas meningkat 5 persen, dari 150.906 kejadian pada 2024 menjadi 158.508 kejadian pada 2025. Memang, jumlah korban meninggal turun 9,5 persen, dari 26.839 menjadi 24.296 jiwa. Namun, kenaikan kejadian kecelakaan menunjukkan pekerjaan rumah keselamatan jalan masih besar.
Risiko itu terlihat pula pada penyelenggaraan Nataru sebelumnya. ANTARA News, 7 November 2026, melaporkan 3.184 kecelakaan lalu lintas dengan 403 korban meninggal selama periode 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata bahwa perjalanan liburan masih menyimpan ancaman serius.
Karena itu, intensifikasi pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check mulai 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027 harus benar-benar efektif. Ditjen Hubdat menegaskan pemeriksaan mencakup aspek administratif, kondisi teknis kendaraan, dan kesiapan pengemudi. Kendaraan yang tidak laik jalan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Ketegasan ini harus berlaku tanpa pengecualian.
Persoalan keselamatan juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pengemudi. ANTARA News, 7 November 2026, mengutip temuan investigasi KNKT selama satu dekade yang menunjukkan sekitar 70 persen kecelakaan jalan yang diteliti melibatkan faktor manusia, dengan kelelahan pengemudi sebagai kontribusi tertinggi. Artinya, perusahaan transportasi harus ikut bertanggung jawab terhadap pengaturan jam kerja, waktu istirahat, dan kondisi awak kendaraan.
Ancaman lain datang dari kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Ditjen Hubdat pada 2 November 2026 mengungkapkan uji coba ETLE HUB di 51 titik selama 10 Agustus hingga 31 Oktober 2026 menemukan 239.087 pelanggaran, termasuk 165.537 pelanggaran daya angkut. Pemerintah menargetkan penegakan hukum Zero ODOL mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini penting karena muatan berlebih dapat mengganggu kemampuan pengereman dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Di sisi lain, kesiapan menghadapi cuaca ekstrem juga tidak boleh dianggap sebagai urusan tambahan. Kemenhub, dalam publikasi 2 November 2026, menegaskan perlunya koordinasi dengan BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan pengelola prasarana untuk mengantisipasi banjir, longsor, gelombang tinggi, serta angin kencang. Keputusan menunda perjalanan ketika kondisi tidak aman harus menjadi bagian dari keberanian pemerintah melindungi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pengawasan tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan dan keberadaan posko terpadu. Kemenhub merencanakan Posko Nataru pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Namun, keberhasilannya harus diukur dari kecepatan merespons gangguan, ketepatan informasi, dan efektivitas penanganan keadaan darurat, bukan sekadar laporan aktivitas.
Zero tolerance harus berlaku bagi seluruh mata rantai transportasi. Bukan hanya pengemudi yang melanggar, tetapi juga operator yang mengabaikan standar keselamatan dan penyelenggara yang lalai menjalankan pengawasan. Pemeriksaan kendaraan harus menghasilkan tindakan, pelanggaran harus berujung sanksi, dan setiap keputusan operasional harus mengutamakan perlindungan penumpang.
Keberhasilan Nataru 2026/2027 tidak semestinya diukur dari banyaknya kendaraan yang beroperasi atau lancarnya arus perjalanan. Ukuran paling mendasar adalah keselamatan manusia. Sebab, di balik setiap tiket ada seseorang yang ditunggu keluarganya. Pemerintah tidak cukup menjanjikan perjalanan nyaman. Negara harus memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berangkat dan kembali ke rumah dengan selamat.
