ASKARA - Pada 2045, Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Visi Indonesia Emas 2045 adalah membangun bangsa yang bersatu, maju, sejahtera, berdaulat, dan berkelanjutan. Visi itu menuntut pertumbuhan ekonomi berkualitas, lapangan kerja produktif, kemiskinan dan ketimpangan yang menurun tajam, ketahanan pangan, air, dan energi yang kuat, kemampuan teknologi yang meningkat, serta lingkungan yang terjaga.
Target itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045.
Tantangan terbesarnya kini adalah menerjemahkan komitmen nasional itu menjadi program nyata di daerah dan komunitas.
“Dalam konteks ini, cagar biosfer bisa berkontribusi setidaknya pada lima prioritas pembangunan nasional,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Internasional Biosfer Laut dan Kepulauan Pertama bertema “Mengintegrasikan Pengelolaan Darat, Pesisir, dan Laut untuk Ketahanan Iklim dan Cagar Biosfer yang Berkelanjutan” di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (6/11).
Lima Kontribusi Cagar Biosfer
Pertama, memperkuat keamanan ekologi. Hutan, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang sehat menyediakan penyimpanan karbon, perlindungan pantai, pengaturan air, dan stabilitas ekosistem.
Kedua, memperkuat ketahanan pangan. Perikanan berkelanjutan, budidaya yang bertanggung jawab, agroforestri, dan pertanian tahan iklim bisa meningkatkan gizi dan mata pencaharian tanpa menguras alam.
Ketiga, mendorong ekonomi biru dan hijau. Cagar biosfer membuka investasi bertanggung jawab di bidang perikanan, bioteknologi laut, pariwisata berkelanjutan, energi terbarukan, dan usaha berbasis alam.
Keempat, memperkuat ketahanan iklim. Konservasi dan restorasi ekosistem alami mengurangi risiko bencana dan memperkuat daya adaptasi masyarakat.
Kelima, mempercepat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Cagar biosfer mengintegrasikan penelitian ekologi, pemantauan digital, pengetahuan tradisional, dan teknologi terapan ke dalam kebijakan berbasis bukti.
Kontribusi itu relevan dengan ambisi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi 30 persen wilayah laut Indonesia pada 2045. Namun, Prof. Rokhmin menegaskan keberhasilan konservasi tidak boleh hanya diukur dari luas hektar.
“Keberhasilan harus diukur dari efektivitas pengelolaan, perbaikan ekologi, manfaat sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
“Pesan utamanya jelas: Indonesia Emas sejati tidak bisa dicapai hanya melalui pertumbuhan ekonomi. Itu harus dibangun di atas ekosistem yang sehat, masyarakat yang sejahtera, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University yang membawakan makalah berjudul “Memperkuat Biosfer sebagai Alat untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045: Tantangan Regulasi dan Kebijakan.”
Bukan Sekadar Kawasan Konservasi
Prof. Rokhmin menegaskan cagar biosfer tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi berlabel internasional. Ia harus menjadi laboratorium hidup, model pembangunan wilayah terpadu, dan alat praktis untuk menyeimbangkan keberlanjutan ekologis, kemakmuran ekonomi, dan keadilan sosial.
“Ini sangat penting bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana konektivitas antara daratan, pesisir, pulau kecil, dan laut menentukan ketahanan lingkungan maupun kesejahteraan manusia,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional di Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Jerman.
Konsep ini dikembangkan di bawah Program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO. Cagar biosfer memiliki tiga fungsi yang saling memperkuat: konservasi — melindungi keanekaragaman hayati dan budaya; pembangunan berkelanjutan — meningkatkan mata pencaharian sambil menjaga integritas ekologi; dan dukungan logistik — memfasilitasi penelitian, pemantauan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan.
Ketiga fungsi itu diterapkan melalui tiga zona yang terhubung: zona inti, zona penyangga, dan zona transisi.
Dunia Sedang Sakit, Indonesia di Persimpangan
Prof. Rokhmin membuka analisisnya dengan krisis dunia. Pertumbuhan populasi, kapitalisme yang dicirikan konsumerisme, keserakahan, dan hedonisme, ditambah perang dagang, ketegangan geopolitik, dan disrupsi AI, membuat dunia semakin tidak berkelanjutan. Puncaknya adalah krisis ekologi tiga kali lipat: polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global.
“Emisi gas rumah kaca memicu efek rumah kaca, lalu pemanasan global. Dampaknya nyata: gelombang panas, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, pengasaman laut, hingga pemutihan karang. Saat ini, 54% terumbu karang dunia sudah mengalami pemutihan,” tegasnya mengutip data NOAA 2024.
Ia membandingkan tiga paradigma pembangunan: Deep Environmentalist yang ingin pertumbuhan nol, Kapitalisme Growth Mania yang ingin tumbuh tanpa batas dengan prinsip “kaya dulu, bersihkan kemudian”, dan jalan tengah: Pembangunan Berkelanjutan.
“Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi harus memanfaatkan sumber daya untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Di sisi lain, sumber daya itu sendiri sudah terancam deforestasi, overfishing, IUU fishing, dan perubahan iklim,” ujarnya.
Saat ini Indonesia masih di peringkat 16 dunia dari sisi PDB dengan nilai US$ 1.396,3 miliar. GNI per kapita baru US$ 5.120, masih jauh dari kategori negara maju yang harus di atas US$ 14.375. Data BPS 2025 menyebut 23,9 juta jiwa miskin (8,47%), namun standar Bank Dunia mencatat angkanya mencapai 172 juta jiwa (60,3%).
Untuk lepas dari jebakan itu, Indonesia harus tumbuh rata-rata 7% per tahun yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“Empat syaratnya: pertumbuhan tinggi dan berkualitas, I + X > C + M, Rasio Gini < 0,3, dan ramah lingkungan. Tanpa itu, Indonesia Emas hanya jadi slogan,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.
Permata Bioteknologi
Di sinilah harta karun Indonesia berada. Potensi nilai ekonomi laut Indonesia mencapai US$ 1.348 miliar atau sekitar Rp 21.000 triliun. Rinciannya: budidaya pesisir dan laut US$ 210 miliar, energi dan mineral US$ 210 miliar, industri maritim US$ 200 miliar, bioteknologi kelautan US$ 180 miliar, hingga perikanan tangkap US$ 30 miliar.
“Indonesia memiliki 17.504 pulau dan garis pantai 108.000 km terpanjang kedua di dunia. 77% wilayah kita adalah laut. Ekonomi biru bukan sekadar pilihan, ini adalah kebutuhan strategis,” katanya.
Yang paling menjanjikan adalah bioteknologi laut, yang ia sebut "A Hidden Jewel of The Blue Economy”. Tiga klaster utamanya adalah ekstraksi senyawa bioaktif — makanan fungsional, Omega-3, obat antikanker, kosmetik, biofuel, hingga bioplastik; rekayasa genetika — induk unggul ikan tahan iklim hingga padi yang bisa dibudidayakan di laut; dan bioremediasi — mikroba laut untuk membersihkan tumpahan minyak dan mengurai plastik.
Bahkan limbah pun bisa jadi uang. Daging tiram jadi peptida bioaktif untuk suplemen dan obat, cangkangnya jadi pupuk bio. Kitin dan kitosan dari kepiting, udang, dan lobster bisa jadi implan ortopedi, implan gigi, hingga hidrogel.
Ini bukan teori. Di Kendal, Evergen lewat merek AstaLuxe memproduksi 500 kg astaxanthin per bulan untuk diekspor ke AS, Korea Selatan, dan Jepang. Di Semarang, PT ALBITEC memproduksi spirulina hingga 500 kg per bulan.
“Potensi industri turunan rumput laut Indonesia mencapai Rp 192 triliun. Pada 2023 saja, Indonesia memproduksi 10,7 juta ton rumput laut basah. Tapi 66% masih diekspor mentah. Ini yang harus kita ubah,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004.
Yang paling mengejutkan, ada 13 spesies mikroalga Indonesia yang berpotensi jadi biofuel. Empat utamanya adalah Nannochloropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliella salina (15%). “Dari 1000 liter media, kita bisa dapat 22,5 ml minyak mentah. Ini adalah energi masa depan,” ujarnya mengutip riset Prof. Dr. Kawaroe, IPB University.
Namun semua potensi itu bisa sia-sia jika penyakit Cagar Biosfer tidak diobati. Prof. Rokhmin membongkar 7 penyakit yang membuat 21 Cagar Biosfer Indonesia belum bekerja maksimal: fragmentasi kewenangan, pengakuan UNESCO yang belum terintegrasi ke rencana pembangunan, tata ruang darat-pesisir-laut yang jalan sendiri-sendiri, tekanan ekologis dan risiko iklim yang meningkat, partisipasi masyarakat yang minim dan pembagian manfaat yang tidak adil, pembiayaan yang tidak memadai, serta sains dan akuntabilitas kebijakan yang lemah.
“Kalau tujuh penyakit ini tidak diobati, Cagar Biosfer hanya jadi nama di atas kertas. Status UNESCO jangan cuma jadi simbol!” tegasnya.
Ia pun menyodorkan 7 reformasi: 1) Tata kelola yang koheren dengan penanggung jawab, pendanaan, jadwal, dan hasil terukur. 2) Kelola lanskap dan bentang laut sebagai satu sistem. 3) Hormati daya dukung ekologis. 4) Jadikan cagar biosfer motor ekonomi biru-hijau. 5) Masyarakat di pusat, bukan penonton. 6) Pembiayaan berkelanjutan di luar APBN. 7) Sains harus memimpin kebijakan.
Wakatobi Jadi Model Dunia
Semua reformasi itu akan diuji di Wakatobi. Diakui UNESCO sejak 2012, Wakatobi seluas 1,39 juta hektare — 97% nya laut — menyimpan 590 spesies ikan dan 396 spesies karang. Namanya mewakili empat pulau: Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, rumah bagi masyarakat Wakatobi dan Suku Bajau.
Prof. Rokhmin mengusulkan 6 Prioritas Praktis: peta jalan terpadu 2027-2030 yang berbiaya, platform pemangku kepentingan, perlindungan dan restorasi ekosistem, mata pencaharian berkelanjutan, penelitian dan pendidikan, serta pemantauan dan evaluasi publik tahunan.
Urutan implementasinya jelas: 2027 membangun fondasi, 2028-2029 menerapkan dan memperluas, 2030 mengevaluasi dan memperbaiki. “Setiap tahap membutuhkan tanggung jawab yang jelas, pendanaan, dan hasil terukur,” tegasnya.
Ia menutup dengan mengaitkan semua ini ke komitmen global: Kerangka Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal, Perjanjian Paris, SDGs, dan Program MAB UNESCO.
“Komitmen global menjadi bermakna melalui hasil lokal. Alam yang sehat dan kemakmuran manusia harus maju bersama. Lindungi fondasi alam kemakmuran untuk generasi mendatang,” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta seminar.
