ASKARA - Gerbong mutasi kembali bergerak di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebanyak 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) mendapat penugasan baru melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Mutasi tersebut tidak hanya menyentuh sejumlah jabatan di tingkat Mabes Polri, tetapi juga membawa perubahan pada jajaran pimpinan kepolisian di berbagai daerah.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier personel.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru. Perubahan cukup signifikan terlihat pada jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri.
Sejumlah nama yang mendapat penugasan baru antara lain Komjen Pol. Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam, Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai Kabareskrim, serta Irjen Pol. Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri.
Perubahan juga terjadi pada sejumlah posisi strategis lainnya. Irjen Pol. Rudi Darmoko dipercaya sebagai Kalemdiklat Polri, Irjen Pol. Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri, Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri dan Brigjen Pol. Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri.
Di bidang pengawasan internal dan teknologi, Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap mendapat amanah sebagai Kadivpropam, Irjen Pol. Roberto GM Pasaribu sebagai Kadiv TIK, Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT, serta Irjen Pol. Ahrie Sonta N sebagai Kadivkum Polri.
Sementara itu, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi dipercaya sebagai Kakortastipidkor Polri dan Kombes Pol. Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri.
Gerbong mutasi juga bergerak di tingkat kewilayahan. Sebanyak 19 jabatan Kapolda mengalami pergantian, termasuk sejumlah wilayah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sulawesi Selatan hingga Papua dan kawasan Indonesia timur lainnya.
Di antaranya, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mendapat amanah sebagai Kapolda Metro Jaya. Sementara posisi Kapolda Jawa Barat dipercayakan kepada Irjen Pol. Hengki dan Kapolda Jawa Tengah kepada Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan.
Perubahan juga terjadi di Jawa Timur dengan ditunjuknya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono sebagai Kapolda Jatim, sementara Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce dipercaya memimpin Polda Bali.
Di wilayah lainnya, mutasi menempatkan Irjen Pol. Suwondo Nainggoan sebagai Kapolda Maluku, Irjen Pol. Suhendri sebagai Kapolda Kepri, Irjen Pol. Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau, serta Irjen Pol. Reza Arief Dewanto sebagai Kapolda NTT.
Sejumlah nama lain juga mendapat penugasan sebagai Kapolda, antara lain Brigjen Pol. Hendra Kurniawan di Banten, Irjen Pol. Drs. Jawari di Sumatera Barat, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin di Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Widodo di Jambi, dan Irjen Pol. Nurworo Danang di Gorontalo.
Mutasi turut mencakup wilayah Sumatera dan Indonesia bagian timur. Brigjen Pol. Sonny Irawan mendapat amanah sebagai Kapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol. Rony Samtana sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Rizal Irawan sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Totok Suharyanto sebagai Kapolda Sulawesi Barat, serta Irjen Pol. Langgeng Purnomo sebagai Kapolda DIY.
Selain rotasi jabatan, telegram tersebut juga memuat kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen.
Johnny berharap para personel yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program yang telah berjalan.
“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” katanya.
Mutasi dalam organisasi kepolisian pada akhirnya bukan hanya tentang perpindahan nama dari satu jabatan ke jabatan lain. Di balik setiap surat telegram, ada tuntutan untuk membawa pengalaman, menjaga kesinambungan kerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Bagi para perwira yang mendapat amanah baru, tantangannya kini bukan sekadar menempati kursi baru, tetapi membuktikan bahwa penyegaran organisasi benar-benar berujung pada penguatan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat.
