ASKARA - Kondisi ekonomi enam provinsi di Tanah Papua dinilai masih menghadapi persoalan struktural. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang terbatas. Di sisi lain, aktivitas ekonomi swasta dengan kontribusi besar masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Ketua Umum DPP LSM PIKAD sekaligus pengamat ekonomi makro dan mikro Indonesia, Hironimus Taime, menggambarkan kondisi tersebut dengan istilah sederhana: “dompet APBD versus mesin uang swasta.”

Dalam catatannya, Senin (21/9/2026), Hironimus membandingkan kapasitas APBD enam provinsi di Tanah Papua dengan kekuatan sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Menurut Hironimus, besaran APBD provinsi-provinsi baru di Papua relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah, kebutuhan pembangunan, serta tingginya biaya logistik.

Ia mencatat APBD Papua Barat Daya sekitar Rp1,69 triliun, Papua Selatan Rp1,72 triliun, Papua Pegunungan Rp1,94 triliun, Papua sekitar Rp2,77 triliun, Papua Barat Rp3,47 triliun sebelum perubahan, dan Papua Tengah sekitar Rp4,06 triliun pada sisi pendapatan dalam APBD Perubahan 2025.

“Kalau pakai kacamata saya, ini adalah dompet APBD versus mesin uang swasta. Provinsi-provinsi baru di Papua memiliki dompet APBD yang relatif kecil, sementara kebutuhan pembangunan dan biaya logistiknya sangat besar,” kata Hironimus.

Ia juga menyoroti ketergantungan sejumlah daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Menurut data yang dipaparkannya, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan hingga Triwulan IV 2025 mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen dari alokasi.

“Artinya, mesin utamanya masih berasal dari Jakarta,” ujarnya.

Belanja APBD Harus Bergerak

Menurut Hironimus, persoalan tidak berhenti pada besarnya anggaran. Kemampuan pemerintah daerah merealisasikan belanja juga menjadi faktor penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Ia menyebut, berdasarkan data yang dipaparkannya, hingga 4 Agustus 2025 realisasi belanja Papua Pegunungan tercatat 33,96 persen, Papua Selatan 29,30 persen dan Papua Tengah 28,33 persen. Angka tersebut disebut masih berada di bawah rata-rata nasional 38,52 persen pada periode yang sama.

“Kalau APBD tidak dibelanjakan, tidak ada perputaran uang. Kalau uang tidak berputar, sektor swasta juga sulit hidup,” kata Hironimus.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Hironimus melihat sektor swasta memiliki peran penting, terutama di daerah yang memiliki industri berskala besar.

Ia mencontohkan PT Freeport Indonesia di wilayah Mimika, Papua Tengah. Mengutip studi LPEM FEB UI tahun 2018 yang menurutnya mengkaji dampak ekonomi operasional perusahaan tersebut, Hironimus menyebut Freeport berkontribusi terhadap 79,27 persen PDRB Kabupaten Mimika dan sekitar 33 persen PDRB Papua dalam studi tersebut.

“Angka itu bukan angka dari perusahaan PT Freeport Indonesia sendiri, tetapi hasil kajian peneliti LPEM FEB UI,” tegasnya.

Hironimus juga mencatat kontribusi penerimaan negara dari sektor pertambangan, termasuk pajak, royalti dan dividen, serta berbagai program investasi sosial yang menurutnya turut memberikan dampak ekonomi di Papua.

Namun, menurut dia, struktur ekonomi tersebut belum merata di seluruh Tanah Papua.

Papua Barat dan Papua Barat Daya, misalnya, memiliki sektor migas, perikanan dan pariwisata. Papua Selatan didorong melalui sektor perkebunan dan pengembangan lumbung pangan. Sementara Papua Pegunungan disebut masih sangat bergantung pada APBN dan APBD karena belum banyak memiliki sektor swasta berskala besar.

Ketimpangan Masih Terlihat

Hironimus kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan PDRB per kapita 2024 yang ia sebut bersumber dari BPS.

Dalam catatannya, PDRB per kapita Papua Barat mencapai sekitar Rp131,6 juta, Papua Tengah Rp118,7 juta, Papua Rp81 juta, Papua Selatan Rp61,5 juta dan Papua Barat Daya Rp59 juta.

Sementara Papua Pegunungan tercatat sekitar Rp18,1 juta, yang menurut data tersebut merupakan angka terendah di Indonesia.

“Gambaran akhirnya menjadi timpang. Papua Pegunungan memiliki APBD sekitar Rp1,9 triliun untuk delapan kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dan biaya logistik tinggi,” ujar Hironimus.

Karena itu, ia menilai pengawasan terhadap anggaran daerah dan aktivitas ekonomi besar perlu dilakukan sesuai kewenangan masing-masing aparat.

Hironimus mengusulkan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) fokus mengawal pengelolaan APBD agar belanja publik benar-benar tepat sasaran, sementara Aparat Penegak Hukum (APH) menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dalam aktivitas ekonomi, termasuk sektor usaha berskala besar.

“APIP harus fokus kawal APBD supaya belanja tepat sasaran—jalan, puskesmas, sekolah. Sementara APH fokus kawal mesin uang besar supaya tidak bocor. Kalau dua mesin itu dijaga sesuai kewenangannya, baru kesejahteraan bisa naik lebih merata,” pungkasnya.