ASKARA - Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan perombakan kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. Di tengah isu tersebut, pakar komunikasi sekaligus pendiri Beranda Ruang Diskusi, Raldy Doy, menegaskan, evaluasi kabinet harus berfokus pada kinerja kementerian dan dampak kebijakan bagi masyarakat, bukan sekadar pergantian pejabat.

Presiden sebelumnya menyebut dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi anggota kabinet untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Menanggapi hal itu, Raldy menilai pemerintah perlu mengidentifikasi kementerian yang membutuhkan koreksi, percepatan, atau perubahan pendekatan agar program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat.

“Reshuffle jangan hanya dimaknai sebagai pergantian orang. Yang lebih penting adalah mengevaluasi kinerja kementerian berdasarkan target, hasil, dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Raldy, Kamis (17/9/2026).

Menurut dia, sejumlah sektor perlu mendapat perhatian serius dalam evaluasi kabinet, antara lain energi, investasi dan hilirisasi, lingkungan hidup, pangan, perdagangan, infrastruktur, perumahan, serta ketenagakerjaan.

Di sektor energi dan hilirisasi, misalnya, evaluasi tidak cukup hanya mengukur jumlah investasi atau pembangunan fasilitas pengolahan mineral. Pemerintah juga perlu melihat seberapa besar nilai tambah yang tercipta di dalam negeri, jumlah lapangan kerja yang dibuka, peningkatan teknologi nasional, serta manfaat yang diterima masyarakat.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Tantangannya bukan sekadar bagaimana mengambil dan mengolahnya, tetapi bagaimana kekayaan itu menjadi kekuatan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga lingkungan dan kepentingan generasi mendatang,” ujarnya.

Raldy yang berlatar belakang geologi menilai koordinasi antara sektor pertambangan, investasi, hilirisasi, dan lingkungan menjadi faktor penting. Kebijakan sumber daya alam, kata dia, tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian karena menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, ekologis, dan kedaulatan sumber daya nasional.

Ia juga mengingatkan agar evaluasi kabinet tidak menjadikan popularitas pejabat sebagai ukuran utama. Indikator yang lebih relevan mencakup capaian program, kualitas kebijakan, kecepatan eksekusi, transparansi, pelayanan publik, serta kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan.

Pandangan tersebut disampaikan di tengah evaluasi kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. Presiden menyatakan evaluasi terhadap para pembantunya terus dilakukan, meski secara umum menilai kabinet telah bekerja dengan baik.

Bagi Raldy, reshuffle harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan publik. Perubahan itu antara lain terlihat dari meningkatnya kecepatan kerja, membaiknya kualitas pelayanan, hadirnya kepastian kebijakan, dan semakin jelasnya hasil pembangunan.

“Ukuran akhirnya sederhana: apakah kebijakan negara benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat. Kalau ada kementerian yang belum mampu mencapai target, tentu harus dievaluasi secara terbuka dan objektif,” katanya.

Karena itu, wacana reshuffle seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kinerja kabinet, bukan sekadar merotasi jabatan. Evaluasi berbasis data, target, dan dampak publik perlu dijadikan dasar agar setiap kementerian memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Pada akhirnya, keberhasilan kabinet tidak ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan, melainkan oleh seberapa nyata negara menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.