ASKARA - Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar pergantian pejabat di Kabinet Merah Putih. Momentum tersebut menjadi ujian baru bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pengamat Politik Propetik Samuel F. Silaen menilai pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara.

Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan. Ia juga pernah dipercaya memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.

Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja tidak cukup.

“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya,” tegas Samuel, Senin (14/9/2026).

Samuel mengatakan pengalaman sebagai Wakil Menteri membuat Suahasil memahami sistem, birokrasi, risiko hingga berbagai persoalan fiskal pemerintah.

Tetapi, menurut dia, perpindahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa konsekuensi tanggung jawab yang jauh lebih besar.

“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.

Samuel mengakui kesehatan dan kredibilitas APBN penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dunia usaha, investor serta keberlanjutan pembangunan.

Namun, ia mengingatkan, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak boleh hanya diukur melalui angka defisit, penerimaan, belanja maupun rasio fiskal.

“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak,” katanya.

Bukan Sekadar Rotasi Jabatan

Samuel berharap pergantian Menkeu menjadi momentum evaluasi terhadap arah pengelolaan keuangan negara, bukan sekadar pergantian nama di kursi kementerian.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara hingga bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial.

“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak terputus dari realitas kehidupan masyarakat.

Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi, kata Samuel, terdapat kehidupan warga yang seharusnya menjadi tujuan akhir kebijakan negara.

Keberhasilan ekonomi, lanjutnya, semestinya dapat dirasakan melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan usaha dan menikmati manfaat pembangunan.

Menkeu Harus Berani Mengatakan Tidak

Samuel melihat tantangan terbesar Suahasil adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN dan keadilan sosial.

Karena itu, Menteri Keuangan dituntut berani mengambil keputusan. Termasuk mengatakan ya terhadap program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengatakan tidak terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.

“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat untuk menjalankan tugas tersebut. Kini, modal itu harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon ekonomi. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu dan APBN hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi bendahara negara.

Lebih dari itu, pergantian tersebut menyangkut untuk siapa uang negara dikelola dan kepada siapa manfaatnya harus kembali.

“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Samuel.