ASKARA - Penguatan sistem rantai dingin atau cold chain menjadi kunci mati-hidup untuk menyelamatkan masa depan perikanan Indonesia. Tanpa itu, produksi jumbo yang mencapai 15 juta ton per tahun pada 2025 hanya akan berakhir menjadi susut mutu, ikan busuk, nelayan tetap miskin, dan ekspor yang terus keok dari negara tetangga.

Peringatan keras itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS dalam panel discussion bertajuk "Dari Laut ke Pasar: Membangun Ekosistem Rantai Dingin KNMP Untuk Meningkatkan Nilai Hasil Tangkapan dan Kesejahteraan Nelayan" di Nusantara Indonesia Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Kamis (10/9/2026).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu mengaku sangat mengapresiasi penyelenggaraan simposium rantai dingin yang menjadi tulang punggung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Rantai dingin itu infrastruktur yang paling penting dalam menjaga mutu ikan sejak ditangkap atau dipanen hingga sampai ke piring konsumen. Ikan dan produk laut itu komoditas yang sangat mudah rusak, butuh penanganan, penyimpanan, dan transportasi dengan suhu yang tepat," tegasnya.

Fakta Miris: 15 Juta Ton Produksi, Hanya 12 Persen yang Dingin

Prof. Rokhmin membongkar fakta mencengangkan. Dari total sekitar 15 juta ton produksi perikanan nasional setiap tahun, kurang dari 12 persen saja yang bisa ditangani dengan sistem rantai dingin yang memadai.

Artinya, ada lebih dari 13 juta ton ikan yang berisiko mengalami penurunan mutu di tengah jalan.

"Kalau kualitas atau mutu ikan dan seafood sudah menurun, bukan hanya berdampak ekonomi, yaitu harga jualnya rendah atau bahkan tidak laku. Ada juga dampak terhadap kesehatan dan rendahnya nilai ekspor kita," ujarnya.

Efek Dominonya Sangat Berantai

Di tingkat nelayan, mutu ikan yang turun langsung menekan harga jual di pelelangan. Di tingkat konsumen, ikan yang tidak ditangani dengan baik berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Di tingkat negara, produk kita gagal memenuhi standar pasar ekspor yang sangat ketat soal kesegaran dan keamanan pangan.

Inilah yang menjelaskan paradoks perikanan Indonesia. Sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia, nilai ekspor kita masih tertinggal jauh dibandingkan Vietnam, Thailand, bahkan Norwegia yang produksinya jauh lebih kecil.

Solusi: Revolusi Cold Chain Tenaga Surya

Untuk memutus rantai masalah tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu mendorong lompatan teknologi. Ia meminta Indonesia segera beralih ke teknologi rantai dingin yang efisien, rendah karbon, bahkan zero carbon berbasis energi surya.

"Teknologi yang semakin canggih, terutama terkait teknologi low carbon atau zero carbon, harus kita manfaatkan. Indonesia ini gudangnya sumber energi matahari," jelasnya.

Menurut Prof. Rokhmin, potensi energi matahari yang melimpah harus dimanfaatkan secara bertahap di seluruh lini perikanan. Mulai dari kapal penangkap ikan bertenaga surya, cold storage di pelabuhan, refrigerator di pengepul, hingga cool box yang dibawa nelayan kecil.

Sistem pendinginan perikanan, kata dia, tidak boleh lagi selamanya bergantung pada energi fosil dan BBM yang mahal dan tidak berkelanjutan.

Gagasan ini, ia ungkapkan, bukanlah hal baru. Saat masih menjabat sebagai Menteri, ia telah menginisiasi kerja sama pengembangan teknologi perikanan berbasis surya bersama kampus-kampus teknologi terbaik, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

TKDN dan Alih Teknologi Wajib

Di tengah terbukanya peluang kerja sama dengan perusahaan asing di sektor cold chain, Prof. Rokhmin memberikan catatan kritis dan tegas.

Ia mewanti-wanti pemerintah agar tidak terjebak menjadi negara yang hanya impor.

"Manfaat kerja sama dengan luar negeri itu harus segera kita raih, yaitu manfaat alih teknologi, manfaat nilai tambah harus jatuh di kita, dan manfaat tenaga kerja juga harus di kita. Jangan sampai kita hanya impor gelondongan, tidak ada komponen satu pun yang diproduksi di dalam negeri," tegasnya.

Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal ketat kebijakan ini. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus menjadi syarat mutlak. Kerja sama ideal bukan sekadar beli alat, tapi harus ada transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri nasional, dan yang paling penting membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

Pentahelix Harus Bergerak

Prof. Rokhmin mengingatkan, membangun cold storage megah saja tidak akan menyelesaikan masalah jika mentalitas dan pengetahuan SDM-nya tidak disiapkan.

Edukasi kepada seluruh rantai pasok menjadi kunci: nelayan, pembudidaya, pengolah, pedagang, hingga konsumen akhir harus paham cara memanfaatkan teknologi dingin secara optimal.

Karena itu, ia mendorong kolaborasi model Pentahelix harus benar-benar bergerak bersama: pemerintah, industri swasta, akademisi dan peneliti, komunitas nelayan serta pelaku usaha perikanan, dan media.

Namun, ia menggarisbawahi peran pemerintah sebagai nahkoda utama karena memiliki anggaran, sumber daya, dan kewenangan membuat kebijakan.

"Kalau tidak, kita begini terus. Nelayan miskin, ekspor kita rendah, banyak ikan yang busuk, dan sektor perikanan tidak sustainable," tandasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk fokus menjadi regulator dan wasit yang adil dalam pengembangan sektor perikanan, bukan malah ikut masuk menjadi pemain bisnis yang mematikan iklim usaha rakyat.

Penguatan rantai dingin yang terintegrasi, pemanfaatan energi terbarukan, pengetatan TKDN, dan kolaborasi Pentahelix yang solid diyakini akan menjadi fondasi kokoh untuk menyukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan mewujudkan ekosistem perikanan nasional yang efisien, berdaya saing global, dan berkelanjutan.