ASKARA - Dewan Pimpinan Pusat Badan Reaksi Cepat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (DPP Baret ICMI) akan menggelar evaluasi nasional penanganan bencana di Sumatera, khususnya Aceh. Evaluasi diarahkan untuk melihat efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Ketua Umum DPP Baret ICMI Lili Erawati mengatakan evaluasi diperlukan karena pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan wilayah terdampak bencana. Pemerintah disebut menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk program rehab-rekon pascabencana di Sumatera.

“Anggaran yang sangat besar ini harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak,” kata Lili kepada media di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Aceh Jadi Perhatian Utama

Lili mengatakan Aceh menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat akibat bencana di Sumatera. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“Penanganan bencana Sumatera menjadi barometer keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus persoalan kemanusiaan yang serius,” ujarnya.

Soroti Birokrasi Rehab-Rekon

Baret ICMI menyoroti masih kuatnya prosedur birokrasi dalam penanganan pascabencana, terutama pada sektor ekonomi dan pertanian. Menurut Lili, aturan teknis yang terlalu rumit berpotensi memperlambat pelaksanaan program di lapangan.

“Tantangan terberat penanganan bencana hari ini masih sangat birokratis, khususnya sektor ekonomi dan pertanian. Kebijakan dan juknis yang rumit akan berdampak terhadap percepatan rehab-rekon,” katanya.

Karena itu, Baret ICMI mendorong pemerintah segera melakukan reviu terhadap petunjuk teknis (juknis) yang dinilai menghambat pelaksanaan program di lapangan.

“Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi rekomendasi yang kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” tegas Lili.

Anggaran Harus Akuntabel

Selain percepatan, Baret ICMI menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran rehab-rekon. Menurut Lili, besarnya anggaran harus diikuti program yang jelas, terukur, transparan, dan tepat sasaran.

“Anggaran Rp100 triliun lebih ini harus dijalankan dengan program yang terukur. Ini pertaruhan besar pemerintah pusat dan juga menjadi cerminan citra Indonesia di dunia dalam menangani bencana,” pungkasnya.

Dibawa ke Muktamar ICMI

Evaluasi nasional penanganan bencana Aceh-Sumatera tersebut rencananya juga menjadi salah satu agenda dalam Muktamar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Muktamar ICMI dijadwalkan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Agenda evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Baret ICMI mengawal penanganan bencana sekaligus memastikan pemulihan masyarakat berjalan efektif.

Baret ICMI menilai keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan kalangan cendekiawan penting untuk memastikan kebijakan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.