ASKARA – Tokoh Adat Tabi, Papua, Hironimus Taime, menyerukan pentingnya perdamaian sebagai prasyarat utama bagi kemajuan dan pembangunan di Tanah Papua. Ia menilai konflik bersenjata dan kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.

Menurut Hironimus, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perang hanya meninggalkan kehancuran, penderitaan, dan korban manusia. Karena itu, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog dan perundingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

"Papua harus damai supaya maju. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan perang atau saling tembak, karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah," ujar Hironimus dalam usulannya, Jumat (21/8/2026).

Ia memahami bahwa masyarakat adat memiliki kepentingan untuk mempertahankan tanah dan hak adatnya. Namun, menurut dia, perjuangan tersebut sebaiknya ditempuh melalui cara-cara damai agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa.

Di sisi lain, Hironimus juga memahami posisi TNI dan Polri yang menjalankan tugas konstitusional dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, aparat keamanan juga memiliki kepentingan agar Papua tetap aman dan damai serta tidak dimanfaatkan pihak asing untuk kepentingan yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hironimus menegaskan, baik masyarakat adat maupun TNI dan Polri memiliki kedudukan dalam konstitusi. Masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, sedangkan tugas TNI dan Polri diatur dalam Pasal 30, masing-masing Ayat (3) dan Ayat (4).

Karena itu, ia menawarkan gagasan pembentukan juru damai atau mediator yang disepakati kedua pihak sebagai langkah awal membangun komunikasi.

Dalam usulannya, kelompok TPNPB diminta menentukan perwakilan atau juru bicara yang akan menyampaikan aspirasi mereka. Pemerintah juga diharapkan menunjuk perwakilan atau juru bicara untuk duduk bersama dalam forum dialog.

Kedua pihak kemudian diminta menyiapkan draft tertulis yang memuat isi hati, harapan, persoalan, serta hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak lainnya. Setelah itu, kedua perwakilan bertemu di Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua untuk membicarakan berbagai persoalan secara terbuka dan damai.

Hironimus menyatakan kesediaannya menjadi mediator apabila kedua pihak menyepakati mekanisme tersebut.

"Kalau diterima, saya Hironimus Taime sebagai Orang Asli Papua, dalam kedudukan sebagai Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi, siap menjadi mediator atau penengah untuk mengatur pertemuan di Jayapura segera setelah kedua pihak sepakat," katanya.

Ia berharap media massa ikut menyuarakan gagasan dialog tersebut sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh berbagai pihak. Menurutnya, upaya perdamaian membutuhkan keberanian untuk membuka ruang perjumpaan, sekaligus kesediaan semua pihak menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.

Hironimus mengusulkan proses awal dialog dapat dilakukan dalam waktu tiga bulan ke depan, hingga November 2026. Jika proses tersebut berhasil membangun kesepakatan, ia berharap Desember 2026 dapat menjadi momentum Natal bersama yang dirayakan secara damai di seluruh Tanah Papua, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota.

"Ini salah satu usulan upaya Papua damai. Mari kita membuka jalan dialog demi keselamatan masyarakat dan masa depan Papua," ujarnya.

Bagi Hironimus, perdamaian bukan berarti menghapus perbedaan pandangan. Perdamaian berarti menyediakan ruang agar setiap pihak dapat menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

"Papua membutuhkan kedamaian agar masyarakat dapat membangun masa depan dengan lebih baik," pungkasnya.