Oleh: Dr. dr. Christine T.U. Banjarnahor, Sp.Onk.Rad (K)
Penulis adalah Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dan Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan

ASKARA - Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Setiap tahun, jutaan orang harus menghadapi perjuangan panjang melawan penyakit ini. Di tengah tantangan tersebut, hadirnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan membawa harapan baru bagi dunia kedokteran. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kecepatan deteksi melampaui kemampuan mata manusia. Namun di sisi lain, aplikasinya di lapangan masih berbenturan dengan dilema etika, bias data, dan kesiapan hukum persilangan antara teknologi dan medis yang masih dipertanyakan.

Berdasarkan data Global Cancer Observatory (Globocan), angka kasus baru kanker di Indonesia terus melonjak signifikan setiap tahunnya dimana tantangan terbesar penanganan kanker sejauh ini adalah keterlambatan diagnosis. Mayoritas pasien baru memeriksakan diri saat kanker sudah memasuki stadium lanjut sehingga opsi terapi kuratif sudah sangat terbatas.

Kehadiran AI yang mampu memindai ribuan gambar medis, seperti CT scan, MRI, hingga menganalisis hasil patologi anatomi dalam hitungan detik, digadang-gadang menjadi solusi mutakhir untuk memotong rantai keterlambatan ini. AI bukanlah pengganti dokter, melainkan teknologi yang dirancang dan diharapkan dapat membantu tenaga medis mengambil keputusan lebih cepat dan akurat dengan tetap berbasis data sehingga membuka peluang untuk mendeteksi kanker pada stadium lebih awal ketika peluang keberhasilan terapi pada pasien masih sangat tinggi.

Selain membantu proses diagnosis, AI juga berperan dalam menentukan terapi yang lebih tepat sesuai karakteristik setiap pasien. Konsep precision medicine memungkinkan pengobatan menjadi lebih personal sehingga efektivitas terapi dapat meningkat sekaligus mengurangi efek samping yang tidak diperlukan. Selain itu, AI juga dapat membantu memprediksi respons pasien terhadap terapi, memantau perkembangan penyakit, hingga mengidentifikasi risiko kekambuhan berdasarkan analisis data klinis yang kompleks.

Meskipun demikian, sebagai praktisi di ruang praktik sekaligus pengajar di ruang akademis, saya melihat bahwa integrasi teknologi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tiga dilema krusial yang saat ini harus menjadi perhatian bersama dalam pemanfaatan AI dalam bidang onkologi nasional.

Pertama, masalah bias data dan validitas klinis lokal. Algoritma AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakannya untuk proses belajar (machine learning). Jika mayoritas data pemandunya (dataset) berasal dari populasi pasien di negara-negara Barat maka akurasinya saat menganalisis sel kanker pada pasien Indonesia dapat memicu bias. Karakteristik genetika, pola makan, lingkungan, dan mutasi sel pada pasien Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Mempercayai AI tanpa melakukan kalibrasi serta validasi pada data lokal berisiko melahirkan hasil false-positive atau false-negative yang fatal. AI tidak boleh mengambil alih keputusan klinis mutlak, melainkan harus tetap diposisikan sebagai asisten sekunder dokter.

Kedua, labirin hukum terkait akuntabilitas. Hukum kedokteran di Indonesia saat ini berbasis pada kompetensi dan tanggung jawab penuh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Pertanyaan etis dan hukum yang belum terjawab adalah: Jika terjadi salah diagnosis akibat kegagalan sistem AI yang mengakibatkan fatalitas pada pasien, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah dokter yang menggunakan dan mempercayai AI, rumah sakit yang membeli sistem tersebut, atau vendor teknologi pembuat algoritmanya? Wilayah abu-abu regulasi ini membuat banyak fasilitas kesehatan masih ragu untuk mengadopsi AI secara penuh karena risiko hukum yang tidak terukur.

Ketiga, kesenjangan aksesibilitas dan beban biaya ekonomi. Implementasi AI dalam onkologi berpotensi memperlebar jurang disparitas layanan kesehatan di Indonesia. Ketika segelintir rumah sakit tipe A di kota besar mulai mengadopsi alat robotik bertenaga AI, fasilitas kesehatan di daerah pelosok bahkan masih berjuang memenuhi kuota dokter spesialis primer dan alat penunjang diagnostik standar. Selain itu, investasi teknologi AI medis yang mahal berisiko menaikkan biaya penanganan pasien, yang pada akhirnya berpotensi membebani sistem jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS Kesehatan.

Namun, secanggih apa pun teknologi yang dimiliki, AI tidak dapat menggantikan peran dokter. Pengobatan kanker bukan hanya persoalan membaca hasil pemeriksaan tetapi juga menyangkut empati, komunikasi, pertimbangan etika, serta keputusan klinis yang mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan harapan pasien. Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pasien menyambut baik pemanfaatan AI dalam pelayanan kanker, banyak yang tetap mengkhawatirkan berkurangnya interaksi dengan dokter, kemungkinan terjadinya kesalahan, serta keamanan data pribadi. Oleh karena itu, implementasi AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan utama. Keputusan akhir tetap berada di tangan dokter yang memiliki kompetensi, pengalaman klinis, dan tanggung jawab profesional terhadap keselamatan pasien.

Pada akhirnya, kita sebaiknya tetap terbuka terhadap kemajuan teknologi. Namun, inovasi digital harus berjalan beriringan dengan keamanan pasien (patient safety) disertai regulasi yang kuat, perlindungan data pasien, validasi ilmiah, serta peningkatan literasi digital bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. AI menghadirkan kecepatan, ketelitian, dan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar; sementara dokter menghadirkan empati, intuisi klinis, dan sentuhan kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi dimana tanggung jawab utama pengobatan kanker tetap berada di tangan dokter.