ASKARA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan 2025. Prestasi itu datang ketika anggarannya membesar dan program perumahan memasuki skala lebih luas. Karena itu, WTP tidak semestinya dibaca sebagai garis akhir. Ia justru menjadi awal pertanyaan yang lebih berat: apakah setiap rupiah yang dikelola benar-benar berubah menjadi rumah layak dan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia?

Selasa, 4 Agustus 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berdiri di hadapan wartawan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. Di tangannya terdapat dokumen hasil pemeriksaan yang membawa kabar penting bagi kementerian yang baru berumur relatif muda itu: laporan keuangan Kementerian PKP tahun anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK.

Kabar tersebut tentu layak diapresiasi. Membangun kementerian baru bukan pekerjaan sederhana. Organisasi harus dibentuk, sumber daya manusia dihimpun, sistem administrasi dibangun, dan mekanisme pengelolaan keuangan harus berjalan dalam waktu yang relatif singkat. ANTARA pada 4 Agustus 2026 melaporkan Maruarar menyebut WTP sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran sekaligus memastikan belanja negara semakin berpihak kepada masyarakat.

Tetapi justru di sinilah cerita tentang WTP seharusnya tidak berhenti.

WTP merupakan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dalam hal yang material. Ia penting karena memberikan gambaran bahwa laporan keuangan telah memenuhi kriteria pemeriksaan BPK. Namun WTP bukan sertifikat bahwa seluruh program pemerintah telah efektif, seluruh pengadaan sempurna, semua penerima bantuan tepat sasaran, atau tidak ada kemungkinan penyimpangan.

Badan Pemeriksa Keuangan telah berkali-kali menjelaskan batas tersebut. Dalam penjelasan BPK mengenai opini WTP yang dipublikasikan 20 Juli 2012, pemeriksaan laporan keuangan ditegaskan tidak secara khusus dirancang untuk menemukan korupsi. BPK membedakan pemeriksaan keuangan dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Karena itu, WTP tidak dapat dijadikan tameng untuk menyatakan sebuah lembaga pasti bebas korupsi.

Pembedaan ini penting bagi publik. Sebab dalam pemerintahan, laporan keuangan yang wajar dan program yang efektif adalah dua persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Pemerintah dapat mencatat dan menyajikan belanja secara sesuai ketentuan, sementara pertanyaan mengenai apakah belanja tersebut menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat masih harus diuji melalui ukuran kinerja dan dampak.

Maka, pertanyaan terhadap Kementerian PKP setelah WTP justru harus lebih berat. Bukan lagi sekadar apakah laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, melainkan apakah uang negara yang dikelola mampu mengubah kondisi perumahan masyarakat secara nyata.

Tantangan itu semakin besar karena skala anggaran Kementerian PKP meningkat tajam. Pada 2025, anggarannya berada di kisaran Rp5 triliun. Pada 2026, angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp12,5 triliun. ANTARA pada 4 Agustus 2026 mencatat kenaikan itu sekaligus dengan berbagai dukungan pembiayaan sektor perumahan.

Angka tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Kenaikan dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp12,5 triliun berarti ukuran anggaran menjadi sekitar 2,5 kali dibanding tahun sebelumnya. Namun berbagai instrumen pembiayaan perumahan tidak boleh dicampur begitu saja dengan pagu anggaran kementerian. KUR Perumahan, FLPP, subsidi, dan pembiayaan lainnya memiliki mekanisme pengelolaan masing-masing.

Kehati-hatian tersebut penting agar publik tidak terjebak pada logika sederhana bahwa semakin besar angka anggaran, semakin otomatis besar pula keberhasilan pemerintah. Dalam kebijakan publik, anggaran adalah input. Yang dinilai masyarakat pada akhirnya adalah output dan outcome.

Sebuah anggaran Rp12,5 triliun baru memiliki makna sosial ketika masyarakat dapat melihat hasilnya. Berapa rumah yang benar-benar dibangun? Berapa rumah tidak layak huni yang berhasil diperbaiki? Siapa penerimanya? Apakah penerima memang memenuhi kriteria? Apakah rumah tersebut berada di lokasi yang sesuai kebutuhan? Bagaimana kualitas konstruksinya? Dan apakah rumah itu benar-benar dihuni serta meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima?

Pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar melihat persentase penyerapan anggaran.

Kementerian PKP sebenarnya telah membuka ruang menuju transparansi yang lebih besar. Katadata pada 8 Juli 2026 melaporkan komitmen kementerian untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program perumahan kepada publik setiap tanggal 1 setiap bulan. Kebijakan itu patut diapresiasi karena masyarakat memang berhak mengetahui perkembangan penggunaan uang negara.

Namun transparansi tidak boleh berhenti pada angka penyerapan.

Publikasi berkala akan jauh lebih berguna apabila menyajikan hubungan yang jelas antara anggaran dan hasil. Angka serapan seharusnya disertai jumlah unit rumah yang dibangun atau diperbaiki, lokasi program, jumlah penerima manfaat, status pekerjaan, kualitas hasil, serta persoalan yang ditemukan dan bagaimana penyelesaiannya.

Sebab anggaran yang terserap seratus persen tidak otomatis berarti kebijakan berhasil seratus persen.

Dalam program perumahan, ukuran keberhasilan bahkan lebih kompleks. Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Ia terkait akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, sekolah, fasilitas kesehatan, pekerjaan, keamanan lingkungan, dan kemampuan keluarga mempertahankan rumah tersebut dalam jangka panjang.

Program bedah rumah juga tidak cukup dinilai dari jumlah unit yang selesai direnovasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah rumah tersebut benar-benar menjadi lebih layak, sehat, aman, dan memenuhi kebutuhan penghuninya.

Di sinilah catatan pemeriksaan BPK menjadi relevan. Kementerian PKP dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada 26 Mei 2026 menyampaikan adanya enam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan total 34 temuan dan 106 rekomendasi. Nilai pengembalian kepada kas negara disebut mencapai Rp410,84 miliar.

Namun ada detail yang tidak boleh dilewatkan.

Kementerian menyatakan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Tetapi dari 106 rekomendasi tersebut, baru 38 yang dinyatakan selesai, sementara 68 lainnya masih dalam proses telaah BPK. Data itu disampaikan Kementerian PKP pada 26 Mei 2026.

Perbedaan antara ditindaklanjuti dan selesai merupakan detail penting dalam membaca akuntabilitas. Menindaklanjuti rekomendasi berarti kementerian telah melakukan tindakan atas rekomendasi pemeriksa. Tetapi ketika sebagian rekomendasi masih dalam proses telaah, publik belum seharusnya menyimpulkan seluruh persoalan telah tuntas.

Justru proses setelah temuan pemeriksaan itulah yang perlu terus diawasi.

Pengembalian Rp410,84 miliar juga tidak boleh secara serampangan diterjemahkan sebagai kerugian akibat korupsi. Angka tersebut berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengembalian kepada kas negara. Tanpa penetapan hukum atau temuan yang secara spesifik menyatakan adanya tindak pidana korupsi, media harus menghindari penggunaan istilah yang dapat menimbulkan tuduhan tidak berdasar.

Kehati-hatian bahasa semacam itu bukan berarti mengurangi sikap kritis. Sebaliknya, ketepatan istilah justru membuat kritik lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian PKP juga menghadapi persoalan yang tidak kalah besar: ketepatan sasaran program. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, persoalan penyempurnaan persyaratan dan mekanisme penentuan calon penerima BSPS turut menjadi perhatian. Artinya, bahkan ketika tata kelola keuangan diperbaiki, masih terdapat ruang untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Hal ini menjadi semakin penting karena BSPS merupakan salah satu program strategis kementerian. Kementerian PKP pada 26 Mei 2026 menyebut sekitar 83 persen anggaran kementerian dialokasikan untuk program BSPS dengan target pembangunan dan perbaikan 400 ribu unit rumah masyarakat.

Besarnya porsi anggaran untuk program tersebut membuat kualitas pelaksanaannya menjadi sangat menentukan reputasi kementerian. Jika program tepat sasaran, anggaran besar dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian. Tetapi jika data penerima lemah, pengawasan longgar, kualitas pekerjaan buruk, atau pembangunan tidak sesuai kebutuhan, besarnya anggaran justru dapat memperbesar risiko pemborosan.

Karena itu, WTP seharusnya tidak dipakai sebagai alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Sebaliknya, opini tersebut harus menjadi modal awal untuk meningkatkan standar pertanggungjawaban.

Maruarar sendiri telah menyampaikan arah yang tepat. ANTARA pada 4 Agustus 2026 mengutip komitmennya agar kementerian semakin transparan, semakin antikorupsi, dan semakin berdampak. Ia bahkan menekankan bahwa administrasi dan prosedur yang benar harus diikuti dampak yang lebih besar terhadap pemerataan dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut semestinya diterjemahkan menjadi indikator yang bisa diperiksa publik.

Jika kementerian menyatakan semakin berdampak, maka dampaknya harus dapat diukur. Jika menyatakan semakin transparan, informasi harus dapat diakses dan dipahami. Jika menyatakan semakin antikorupsi, sistem pencegahan, pengawasan, pengadaan, pelaporan, serta tindak lanjut temuan harus semakin terbuka.

Dengan anggaran yang telah mencapai sekitar Rp12,5 triliun, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada kemampuan membelanjakan uang negara. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa uang tersebut menghasilkan manfaat sosial yang proporsional dengan besarnya sumber daya yang digunakan.

Di sinilah tantangan terbesar Kementerian PKP sebenarnya dimulai.

WTP atas laporan keuangan 2025 merupakan prestasi administratif yang penting. Tetapi masyarakat tidak tinggal di dalam laporan keuangan. Masyarakat tinggal di rumah. Mereka merasakan apakah atap tidak bocor, lantai tidak becek, sanitasi tersedia, lingkungan aman, akses transportasi masuk akal, dan biaya hunian masih sanggup dibayar.

Pada akhirnya, legitimasi sebuah kementerian tidak dibangun hanya dari opini audit. Legitimasi dibangun dari pengalaman warga ketika kebijakan negara hadir dalam kehidupan mereka.

Karena itu, WTP seharusnya menjadi titik berangkat menuju pembuktian yang lebih besar. Setelah memperoleh opini terbaik atas laporan keuangan, Kementerian PKP kini harus membuktikan bahwa kualitas administrasi berjalan beriringan dengan kualitas kebijakan.

Publik layak menunggu laporan yang bukan hanya menjelaskan berapa rupiah yang telah dibelanjakan, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang berhasil diperbaiki.

Sebab ukuran akhir dari akuntabilitas anggaran bukanlah seberapa indah angka tersusun dalam laporan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.