ASKARA - Di balik slogan transisi energi dan pembangunan hijau, proyek panas bumi (geotermal) di Pulau Flores justru menyisakan pertanyaan besar: mengapa proyek ini terus didorong meski penolakan masyarakat tidak pernah benar-benar berhenti?

Pemerintah memandang Flores sebagai salah satu lumbung energi panas bumi nasional. Potensi geotermal yang melimpah dinilai penting untuk mengejar target bauran energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, serta memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dari sisi kebijakan, proyek ini menjadi bagian dari agenda strategis negara.

Namun di lapangan, cerita yang terdengar sangat berbeda.

Warga dari Mataloko, Poco Leok, Sokoria, hingga Atadei justru memilih tidak menghadiri forum dialog mengenai masa depan geotermal Flores. Bagi mereka, dialog dianggap tidak lagi cukup ketika pengalaman pahit akibat proyek sebelumnya belum terselesaikan.

Masyarakat mempertanyakan hilangnya sejumlah sumber air, ancaman terhadap tanah ulayat, retaknya rumah-rumah warga, trauma akibat aktivitas pengeboran, hingga konflik sosial yang membelah hubungan antarsaudara di kampung. Bagi mereka, luka itu masih nyata.

Ironisnya, di saat masyarakat berbicara tentang air, tanah, dan ruang hidup, pemerintah lebih banyak berbicara mengenai target listrik, investasi, bonus produksi, dan pertumbuhan ekonomi.

PLN menyatakan kehadirannya bukan untuk memaksa, melainkan mendengar aspirasi masyarakat. Namun bagi banyak warga, persoalannya bukan lagi sekadar didengar, melainkan apakah suara mereka benar-benar menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Gereja Katolik yang selama ini mendampingi masyarakat juga berulang kali mengingatkan agar pembangunan tidak mengorbankan martabat manusia dan kelestarian ciptaan. Sejumlah akademisi pun menilai transisi energi tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan hak masyarakat adat.

Pertanyaan yang terus menggantung hingga kini belum berubah.

Siapa yang akan bertanggung jawab jika mata air yang menjadi sumber kehidupan mengering?

Siapa yang menjamin tanah adat tidak hilang karena berubah menjadi kawasan industri energi?

Siapa yang akan memulihkan hubungan sosial masyarakat yang terbelah akibat perbedaan sikap terhadap proyek?

Dan yang paling mendasar, apakah proyek yang terus ditolak masyarakat masih layak disebut sebagai pembangunan yang berpihak kepada rakyat?

Geotermal memang merupakan energi terbarukan yang dibutuhkan dunia. Namun energi hijau tidak otomatis menjadi pembangunan yang adil apabila prosesnya mengabaikan persetujuan masyarakat yang terdampak langsung.

Polemik di Flores menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan semata-mata menolak energi bersih. Yang dipersoalkan adalah pendekatan pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan target nasional daripada keselamatan ruang hidup masyarakat lokal.

Jika pemerintah terus melangkah tanpa menjawab kekhawatiran tersebut, proyek geotermal Flores berpotensi dikenang bukan sebagai simbol transisi energi, melainkan sebagai contoh bagaimana agenda hijau justru melahirkan konflik baru di tanah yang selama ini menjadi rumah masyarakat adat.