ASKARA - Nusantara Centre meluncurkan gagasan "Arsitektur Inovasi Berbasis Negara Pancasila" sebagai bagian dari rangkaian program kajian Investasi, Inovasi, Hilirisasi, dan Industrialisasi (4i). Melalui kajian ini, lembaga tersebut mengajak bangsa Indonesia menata kembali arah pembangunan nasional dengan menjadikan negara sebagai penggerak utama inovasi demi mewujudkan ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pemikiran yang disusun Yudhie Haryono dan Agus Rizal itu menjadi bahan diskusi dalam forum yang diawali di Medan dan akan berlanjut di Bandung, Semarang, serta Denpasar. Selain diskusi, Nusantara Centre juga menyiapkan riset dan penulisan buku sebagai bagian dari penguatan konsep Negara Pancasila di bidang ekonomi dan inovasi.

Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa Negara Pancasila membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dalam berpikir, serius dalam bernegara, serta konsisten memperjuangkan tujuan nasional. Namun, kondisi saat ini dinilai masih menghadapi tantangan berupa praktik tata kelola yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, oligarki, dan orientasi keuntungan jangka pendek.

Yudhie Haryono menilai sudah saatnya Indonesia menghadirkan para pembaharu yang berani keluar dari pola lama. Menurutnya, negara harus direbut kembali untuk kepentingan rakyat melalui kebijakan yang berkeadilan dan berpijak pada ideologi Pancasila, bukan semata mengikuti logika pasar.

Kajian Nusantara Centre juga mengkritisi pandangan ekonomi neoliberal yang selama ini menempatkan sektor swasta sebagai satu-satunya sumber inovasi. Menurut mereka, sejarah justru menunjukkan bahwa berbagai teknologi besar dunia, seperti internet, GPS, layar sentuh, kecerdasan buatan, hingga energi terbarukan, lahir dari investasi riset yang didanai negara jauh sebelum dikembangkan secara komersial oleh perusahaan swasta.

"Negara selama ini menjadi pengambil risiko terbesar dalam melahirkan inovasi. Ketika inovasi berhasil, keuntungan lebih banyak dinikmati sektor swasta, sementara publik yang membiayai riset melalui pajak sering kali tidak memperoleh manfaat yang sepadan," demikian salah satu pokok pemikiran dalam kajian tersebut.

Nusantara Centre membedakan dua model pembangunan, yakni capitalism state yang menempatkan negara sebatas regulator, dan entrepreneurial state yang menjadikan negara sebagai investor strategis sekaligus pencipta pasar melalui pembiayaan riset, teknologi, dan inovasi jangka panjang.

Melalui konsep Negara Pancasila, Nusantara Centre mendorong Indonesia mengembangkan model kedua, yakni negara yang aktif membangun ekosistem inovasi, memperkuat hilirisasi industri, serta memastikan hasil riset publik memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Selain menyoroti peran negara, kajian tersebut juga mengajak masyarakat membangun ekosistem inovasi epistemik, yakni kolaborasi antara akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan warga negara dalam menghasilkan gagasan serta solusi bagi persoalan bangsa. Menurut Yudhie Haryono dan Agus Rizal, kolaborasi tersebut akan mendorong negara mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun inovasi nasional.

Melalui rangkaian kajian 4i, Nusantara Centre berharap lahir paradigma baru pembangunan Indonesia, yakni negara yang tidak sekadar menjadi regulator, tetapi menjadi penggerak utama inovasi, industrialisasi, dan kemandirian ekonomi sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.