ASKARA - Ancaman El Niño terhadap ketahanan pangan nasional kembali menjadi alarm serius. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan pemerintah tidak boleh lagi terjebak pada pola penanganan yang reaktif. Negara harus memanen air selagi hujan masih ada, melindungi petani di lapangan, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jauh sebelum api meluas.

Hal itu disampaikan Prof. Rokhmin saat menjadi narasumber program TVR 17 TVR Parlemen, Rabu, 15 Juli 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wawancara tersebut dilakukan seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional yang membahas realisasi anggaran, gejolak harga pangan, hingga kesiapan pemerintah menghadapi ancaman kekeringan panjang.

Dalam RDP tersebut, realisasi anggaran Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional dilaporkan masih berada pada jalur yang direncanakan. Namun menurut Rokhmin, angka di atas kertas itu belum menjawab kegelisahan paling mendesak di lapangan: ancaman gagal tanam dan gejolak harga.

"Pemerintah menyampaikan stok pangan nasional tinggi. Tapi faktanya, harga beras, kedelai, dan minyak goreng masih naik di sebagian besar kabupaten dan kota. Ini sinyal bahwa ketahanan pangan kita belum sepenuhnya tangguh menghadapi El Niño," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu.

Rencana Bagus, Eksekusi Lambat

Prof. Rokhmin menilai, secara normatif, dokumen rencana mitigasi dan adaptasi El Niño yang dipaparkan pemerintah sudah cukup baik. Masalahnya, implementasi di tingkat tapak belum menunjukkan kecepatan, kekonkretan, dan keterukuran.

Kelemahan paling fatal, kata dia, adalah kegagalan memanen air hujan. Padahal peringatan BMKG soal potensi El Niño sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu.

Masa transisi dari musim hujan ke kemarau seharusnya menjadi jendela emas untuk membangun dan merehabilitasi embung, waduk kecil, long storage, dan tempat penampungan air hujan lainnya. Termasuk membersihkan sedimentasi saluran, memperbaiki jaringan irigasi tersier hingga primer, dan memastikan air benar-benar sampai ke kawasan sentra produksi pangan.

“Pemerintah seharusnya memanen air hujan sejak awal melalui pembangunan embung, penampungan air, dan revitalisasi jaringan irigasi. Jangan menunggu kekeringan terjadi, baru kemudian bergerak,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.

Keterlambatan satu langkah dalam pengelolaan air, lanjut Rokhmin, akan berantai menjadi risiko yang jauh lebih besar: kekeringan lahan, gagal tanam, gagal panen, anjloknya produktivitas, hingga lonjakan harga pangan yang memukul rakyat kecil.

Benih Adaptif dan Peta Kekeringan Hingga Kecamatan

Selain infrastruktur air, Rokhmin mendorong transformasi strategi budidaya. Pemerintah harus menyiapkan varietas tanaman pangan dan hortikultura yang tahan kekeringan, tahan suhu tinggi, dan adaptif terhadap perubahan pola musim yang semakin ekstrem.

Kesiapan benih adaptif itu, menurutnya, tidak bisa berdiri sendiri. Harus dibarengi dengan empat langkah konkret lainnya:

1. Penyesuaian kalender tanam berbasis prediksi iklim BMKG yang paling mutakhir. 2. Pemetaan wilayah rawan kekeringan yang detail hingga level kabupaten dan kecamatan, bukan hanya provinsi.

3. Optimalisasi pompanisasi yang tepat sasaran dan diawasi agar solar dan alsintan tidak salah alamat.

4. Penyiapan bantuan benih ulang (replanting) dan penguatan pendampingan penyuluh kepada kelompok tani.

"Petani tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian menghadapi iklim. Negara harus hadir dengan benih yang tepat, air yang cukup, dan pendampingan yang intensif," kata Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.

Pelajaran Mahal Impor 4,5 Juta Ton

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VIII ini mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman pahit sebelumnya. Ketika El Niño dianggap sepele dan mitigasi dilakukan setengah hati, dampaknya tidak hanya terjadi di musim itu, tetapi menyeret krisis hingga tahun berikutnya.

Ia mencontohkan El Niño kuat pada 2023 yang membuat produksi dalam negeri anjlok, sehingga pada 2024 Indonesia terpaksa mengimpor beras hingga sekitar 4,5 juta ton, angka terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

"Itu pelajaran yang sangat mahal. Kita kehilangan devisa, kedaulatan pangan kita melemah, dan petani kita yang paling dirugikan. Kondisi serupa tidak boleh terulang. Jangan sampai kita kembali menjadi importir besar hanya karena lalai mengantisipasi," tegasnya.

Menurut Prof. Rokhmin, ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Ketika produksi jebol karena kekeringan, yang naik bukan hanya harga beras, tapi juga inflasi, kemiskinan, dan beban APBN untuk impor.

Ancaman lain yang tak terpisahkan dari El Niño adalah kebakaran hutan dan lahan. Rokhmin secara khusus meminta kepala daerah di provinsi-provinsi yang secara historis menjadi langganan karhutla untuk tidak ragu menetapkan status siaga atau darurat karhutla sesuai kondisi objektif di lapangan.

Daerah-daerah seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas utama.

Penetapan status siaga bukan sekadar formalitas administratif. Status tersebut menjadi payung hukum dan operasional untuk pengerahan sumber daya secara total: mulai dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), pengerahan personel BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, hingga pelibatan masyarakat.

"Pencegahan harus dilakukan sebelum titik api meluas. Patroli terpadu, monitoring hotspot secara real-time, pengelolaan tata air gambut, penyediaan sumber air di sekitar gambut, pembangunan sekat bakar, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pembakar lahan harus berjalan bersamaan," paparnya.

Ia mengingatkan, karhutla bukan hanya merusak ekosistem dan menimbulkan krisis kesehatan akibat kabut asap, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian, mengganggu distribusi pangan, menghentikan aktivitas ekonomi, dan mengisolasi masyarakat di wilayah terdampak.

Kerja Preventif dan Terpadu

Di akhir wawancara, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa menghadapi El Niño tidak cukup hanya dengan menyusun rencana yang tebal di atas kertas. Dibutuhkan kerja preventif, terpadu, berbasis data, dan yang paling penting: tepat waktu.

Koordinasi tidak boleh berhenti di level kementerian. BMKG, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kelompok tani di tingkat desa harus berada dalam satu komando dan satu data.

"Ketahanan pangan hanya bisa dijaga kalau kita bisa memastikan lima hal: airnya ada, lahannya terlindungi, benihnya adaptif, petaninya sejahtera, dan distribusinya lancar. Dan semua itu harus disertai pencegahan karhutla yang serius. Antisipasi harus dilakukan sekarang, agar El Niño tidak berubah menjadi krisis pangan dan krisis kemanusiaan," pungkasnya.