Oleh: Rahadi Wangsapermana

Penanganan sejumlah perkara besar oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah perkara strategis, mulai dari dugaan korupsi, suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan PT Asabri, dugaan korupsi pasokan batu bara di Sumatera, serta PT Krakatau Steel, menyedot perhatian luas karena nilai kerugian negara yang besar maupun kompleksitas persoalannya.

Namun, perhatian publik terhadap perkara-perkara tersebut tidak hanya berlangsung dalam ruang penyidikan dan proses hukum. Arus informasi di ruang digital bergerak jauh lebih cepat, menghadirkan beragam opini, spekulasi, tuduhan kriminalisasi, politisasi hukum, pembunuhan karakter, hingga informasi yang belum tentu dapat dipastikan kebenarannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era digital tidak lagi hanya berlangsung di ruang sidang (court of law), tetapi juga di ruang opini publik (court of public opinion). Dalam banyak kasus, persepsi masyarakat terbentuk jauh sebelum proses pembuktian hukum selesai. Akibatnya, opini sering kali hadir lebih cepat dibandingkan fakta.

Perubahan karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dari transformasi konflik modern. Jika pada masa lalu perang identik dengan konfrontasi militer, kini persaingan juga berlangsung melalui instrumen informasi, teknologi, ekonomi, psikologi, hingga pengaruh terhadap persepsi publik.

Dalam kajian strategis, kondisi ini dikenal sebagai perang asimetris, yaitu penggunaan berbagai instrumen nonmiliter untuk memengaruhi perilaku lawan, melemahkan legitimasi, dan mencapai tujuan tertentu tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata.

Martin van Creveld dalam The Transformation of War menjelaskan bahwa konflik modern telah bergeser dari dominasi kekuatan militer menuju persaingan yang melibatkan aktor non-negara, media, jaringan ekonomi, serta ruang informasi. Sementara Frank G. Hoffman melalui konsep Hybrid Warfare menyebut konflik abad ke-21 merupakan kombinasi berbagai kekuatan politik, ekonomi, hukum, diplomasi, teknologi, dan informasi yang digunakan secara bersamaan untuk mencapai kepentingan strategis.

Dalam konteks tersebut, dinamika yang mengiringi perkara-perkara besar Jampidsus menarik untuk dicermati. Analisis ini bukan berarti menyimpulkan bahwa setiap perkara merupakan bagian dari operasi perang asimetris. Namun, setiap perkara besar hampir selalu berkembang menjadi arena kompetisi narasi yang melibatkan berbagai kepentingan.

Perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada substansi perkara, tetapi juga pada bagaimana sebuah perkara dikonstruksi, diberitakan, dan dipersepsikan oleh masyarakat.

Setiap perkembangan penyidikan kini hampir selalu diikuti ledakan informasi. Potongan video, kutipan yang keluar dari konteks, komentar tokoh publik, unggahan anonim, hingga analisis yang belum terverifikasi dapat menyebar dalam hitungan menit.

Algoritma media sosial cenderung mempercepat penyebaran informasi yang bersifat emosional, sementara klarifikasi resmi sering kali hadir setelah opini publik terlanjur terbentuk.

Thomas Rid dalam Active Measures menjelaskan bahwa operasi informasi modern tidak selalu bertujuan membuat masyarakat percaya pada satu narasi tertentu. Strategi yang lebih efektif justru menciptakan keraguan terhadap seluruh narasi yang berkembang.

Ketika publik kehilangan kemampuan membedakan fakta, opini, propaganda, dan disinformasi, maka yang tergerus bukan hanya kebenaran, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi negara.

Dalam konteks inilah konsep by design menjadi relevan. Konsep tersebut bukan berarti melihat setiap peristiwa sebagai konspirasi, melainkan memahami bahwa dalam konflik modern berbagai instrumen informasi, media, psikologi, dan teknologi dapat digunakan secara sistematis untuk membentuk persepsi publik.

Yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa yang menyampaikan informasi, tetapi bagaimana informasi itu dirancang, disebarkan, diperkuat, hingga akhirnya memengaruhi cara masyarakat mengambil kesimpulan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Barry Buzan dalam Security: A New Framework for Analysis, yang menegaskan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, serta legitimasi institusi.

Di era digital, kepercayaan publik menjadi salah satu aset strategis negara.

Joseph S. Nye melalui konsep Soft Power juga menempatkan kredibilitas sebagai sumber kekuatan. Sebuah institusi tidak hanya kuat karena memiliki kewenangan formal, tetapi juga karena memperoleh kepercayaan masyarakat.

Ketika kepercayaan publik melemah, efektivitas kewenangan institusi pun ikut mengalami tekanan.

Dari perspektif komunikasi, Robert Entman melalui teori Framing menjelaskan bahwa cara sebuah fakta disajikan akan memengaruhi cara publik memaknainya. Sementara Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow menunjukkan bahwa manusia sering mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang paling cepat diterima, bukan selalu berdasarkan informasi yang paling lengkap.

Dalam ekosistem media sosial, informasi yang sensasional sering kali lebih mudah membentuk opini dibandingkan penjelasan hukum yang membutuhkan proses, bukti, dan konteks.

Karena itu, keberhasilan penegakan hukum di era digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alat bukti dan putusan pengadilan. Kemampuan institusi membangun komunikasi publik yang kredibel, transparan, dan konsisten juga menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi.

Kekosongan informasi hampir selalu menciptakan ruang bagi spekulasi. Sebaliknya, komunikasi publik yang baik dapat menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun, perspektif perang asimetris tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik. Dalam negara demokrasi, kritik yang berbasis fakta dan argumentasi hukum merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan publik.

Yang perlu diwaspadai adalah ketika ruang informasi dipenuhi disinformasi, manipulasi, atau narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kebingungan dan mengikis kepercayaan terhadap institusi negara.

Sebagaimana dikemukakan Carl von Clausewitz bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, maka pada abad ke-21 kompetisi semakin sering berlangsung melalui informasi, persepsi, dan legitimasi.

Medan pertempurannya bukan lagi hanya wilayah geografis, melainkan ruang kesadaran masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah perkara-perkara besar yang kini ditangani Jampidsus akan mampu diungkap secara utuh melalui proses hukum yang independen, transparan, dan akuntabel?

Ataukah dinamika perang asimetris akan terus berlangsung melalui berbagai pola, taktik, dan strategi yang memengaruhi persepsi publik, sehingga pertarungan sesungguhnya tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di ruang informasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya menentukan nasib sebuah perkara, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana negara mampu mempertahankan legitimasi institusi penegak hukum di tengah perubahan karakter ancaman pada era digital.